Jakarta, LiputanIslam.com— Jaringan Organisasi Petani Sawit Indonesia menilai alokasi dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP Kelapa Sawit) masih salah sasaran. Sebab, selama ini alokasi dana sawit hanya untuk kepentingan industri biodiesel.
Jaringan organisasi tersebut terdiri dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Indonesia (AspekPIR) dan Lembaga Sawitku Masa Depanku (Samade).
Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit, Mansuetus Darto mengatakan, untuk mengatasi persoalan ini, Presiden Joko Widodo harus turun tangan agar dana sawit bisa memberikan manfaat kepada jutaan petani.
Baca: Ekspor Sawit RI Naik 2,96 Juta pada Maret 2019
“Presiden Jokowi harus turun tangan untuk menangani masalah ini agar alokasi dana BPDP-KS memberi manfaat bagi jutaan keluarga petani dan mendukung transformasi petani kelapa sawit ke arah kemandirian, sejahtera dan berkelanjutan,” ujarnya, Jumat (28/6).
Dia menjelaskan, di tengah pasar minyak sawit dunia yang sedang melakukan larangan untuk biofuel ke eropa, yang terselamatkan hanya industri biodiesel. Oleh karena itu, petani swadaya dirugikan karena hal ini.
“Dari situasi ini, petani swadaya dirugikan karena tidak ada yang selamatkan mereka,” ujarnya.
Sementara itu, pemerintah berencana akan memberlakukan kembali pungutan ekspor minyak sawit pada 1 Juli 2019 setelah sebelumnya dihentikan pada akhir 2018.
Terkait hal ini, Anggota SPKS, Vincentius Haryono mengatakan, dana yang terkumpul harus lebih berpihak kepada para petani jika pemerintah ingin kembali memberlakukan pungutan ekspor CPO.
Menurutnya, sebanyak 55 persen dari dana tersebut harus disalurkan untuk membantu petani kelapa sawit seperti untuk melakukan peremajaan kebunnya (replanting).
“Pemerintah dan BPDP-KS harus lebih adil dalam alokasi dana tersebut, dengan porsi sebesar 55 persen untuk petani,” kata dia. (sh/kontan/merdeka)