LiputanIslam.com — Ratusan mahasiswa dari Aliansi BEM Sumatera Barat berunjuk rasa pada Senin (23/9) di DPRD Sumatera Barat menolak pasal karet dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan tengah dibahas oleh DPR RI.
Aliansi BEM Sumbar terdiri dari UNP, Unand serta 28 universitas di Sumatera Barat yang menyuarakan aspirasi mereka baik di Sumbar dan di seluruh Indonesia.
Unjuk rasa dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, ratusan mahasiswa mendatangi DPRD Sumbar menyampaikan aspirasi mereka sementara 65 anggota DPRD Sumbar sedang menggelar rapat paripurna penetapan pimpinan definitif DPRD Sumbar periode 2019-2024.
Mereka mengkritisi RUU KUHP yang akan disahkan oleh DPR RI dan melalui aksi ini berharap aspirasi ini dapat disampaikan ke pusat melalui DPRD Sumatera Barat.
“Perwakilan kita sudah berbicara dengan anggota DPRD Sumbar menyampaikan aspirasi kita sehingga kajian yang kita lakukan sampai kepada DPR RI,” ucap Wakil Presiden BEM KM Unan Randi.
Tidak hanya di Sumbar, aksi serupa pun terjadi di Yogyakarta. Sejumlah mahasiswa, pekerja, dan masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Bergerak menggelar unjuk rasa di Yogyakarta, Senin (23/9).
Baca juga: PMII Jakarta dan Kudus Demo Terkait KPK
Massa bergerak dari tiga lokasi itu pukul 11.00 WIB ke persimpangan Gejayan atau Jalan Afandi.
Dalam rilis Aliansi Rakyat Bergerak terdapat sejumlah tuntutan, diantaranya: mendesak adanya penundaan untuk melakukan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP dan mendesak pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK yang baru saja disahkan dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. (Ay/Antara/Tirto)