Jakarta, LiputanIslam.com — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengkritik penangkapan jurnalis sekaligus aktivis Dandhy Dwi Laksono yang dinilai bertentangan dengan Kebebasan berekspresi dan berpendapat.
“Penangkapan terhadap Dandhy ini bertentangan dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi Indonesia,” ujar Sekjen AJI Indonesia, Revolusi Riza, dalam keterangannya, Jumat (27/9/2019).
Sebelumnya pada Kamis malam (26/9) pukul 23.00 WIB, Dandhy ditangkap Polda Metro Jaya karena cuitannya soal Papua yang diduga telah menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
Dandhy kini sudah dipulangkan. Namun AJI tetap meminta polisi membebaskan Dandhy dari segala tuntutan hukum.
Sementara, kuasa hukum Dandhy, Alghiffary Aqsa, menjelaskan saat diperiksa, Dandhy dicecar 44 pertanyaan.
Baca juga: Terkait Cuitan Papua, Aktivis Dandhy Ditangkap Polisi
“Sudah diperbolehkan pulang tapi masih tersangka. Ada sekitar 44 pertanyaan yang diajukan penyidik krimsus Polda Metro Jaya dan kasusnya ada karena laporan dari polisi sendiri tipe A, pelapor dari polisi,” ujar kuasa hukum Dandhy, Alghiffary Aqsa, saat dihubungi, Jumat.
Dandhy ditangkap karena diduga melanggar Pasal 28 ayat (2), jo Pasal 45 A ayat (2) UU No.8 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 14 dan Pasal 15 No.1 tahun 1946 tentang hukum pidana. Alghif mengatakan, Dandhy mendapat banyak bantuan hukum atas kasusnya.
“Ada banyak teman-teman yang datang, LBH Jakarta, YLBHI, Imparsial, KontraS, Walhi, Amar Law Firm,” katanya. (Ay/detikNews)