Jakarta, LiputanIslam.com— Kementerian Pertanian (Kementan) telah mendeteksi 88 daerah di Indonesia mengalami rentan rawan pangan. Kementan tengah berusaha untuk mengatasi persoalan tersebut.
Guru Besar Fakultas Pertanian, Institute Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menilai, yang menjadi kunci untuk menyelesaikan daerah rentan rawan pangan adalah pembangunan infrastruktur dasar.
Dwi mengatakan, sulitnya akses di daerah yang mengalami rentan rawan pangan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Untuk itu, pemerintah harus menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur.
Baca: Mentan: 88 Daerah di Indonesia Rentan Rawan Pangan
“Infrastruktur itu penting sekali untuk mengentaskan daerah rentan rawan pangan,” kata Dwi, Rabu (30/10).
Dia menjelaskan, ada empat faktor yang menyebabkan suatu daerah rentan rawan pangan. Pertama, ketersediaan pangan, baik dari wilayah bersangkutan maupun wilayah lain. Kedua, kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan yang ditentukan dari pendapatan per kapita. Ketiga, keamana pangan di suatu daerah. Terakhir, sumber daya alam di daerah setempat.
Dia menuturkan, dengan dibangunnya infrastruktur yang memadai, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebab, masyarakat bisa dengan mudah mengakses pangan dan mobilisasi juga akan menjadi lebih mudah.
Sementara itu, Kementan mengaku akan melibatkan enam kementerian untuk bekerja sama mengatasi daerah rentan rawan pangan. Enam kementerian tersebut adalah Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Ketahanan Nasional.
Kementan menargetkan minimal dalam satu tahun masyarakat tidak akan lagi kesulitan pangan. Selain itu, Kementan juga akan menjamin kesehatan masyarakat, bantuan sosial, dan infrastruktur pendukung. (sh/republika/tempo)