Oleh: Maria Saadeh*
Saya ingin bicara tentang pengalaman saya sebagai perempuan Suriah yang menghadapi perang [yang dilancarkan pihak luar] melawan negara saya. Saya ingin menjelaskan, mengapa saya memilih untuk masuk ke parlemen sejak awal dimulainya krisis ini dan apa yang saya hadapi setelah empat tahun berpolitik.
Pada tahun 2011, beberapa negara anggota PBB menuduh ‘rezim Suriah’ sebagai rezim yang sektarian, diktator, represif, eksklusif, dll. Untuk menggulingkan pemerintah Suriah, mereka menciptakan perang untuk memecah belah Suriah. Di bawah jargon demokrasi, kebebasan, HAM, dan ‘perlindungan’, mereka mulai merekayasa “oposisi politik” yang berusaha menggulingkan pemerintah Suriah. Mereka menciptakan dan mendukung kelompok-kelompok bersenjata, yang mereka sebut ‘oposisi moderat’, untuk ‘berjuang melawan rezim’. Kenyataannya, kelompok-kelompok ini menghancurkan, membunuh, melakukan pembunuhan massal, dan menyerang warga Suriah. Kelompok-kelompok teroris ini kini tidak hanya mengancam rakyat Suriah, tetapi juga keamanan dan perdamaian di kawasan dan dunia.
Jadi, atas nama demokrasi, negara-negara itu [para pendukung penggulingan rezim] menolak hak bangsa Suriah untuk memilih nasibnya sendiri, dan mereka melanggar kedaulatan demokratis rakyat dengan mendesain dan memilih siapa yang layak mewakili ‘oposisi’, dan bahkan siapa yang dianggap sebagai perwakilan resmi rakyat Suriah.
Sebagai seseorang yang ingin berdiri melawan kekerasan yang dahsyat terhadap hak bangsa Suriah untuk memilih hak mereka, dan untuk mendapatkan platform legal agar bisa berbicara atas nama rakyat Suriah, saya beruntung berhasil terpilih menjadi anggota parlemen Suriah pada tahun 2012 sebagai perwakilan independen, tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak pernah berpolitik sebelumnya. Saya memainkan peran saya sebagai warga Suriah, seorang perempuan, dan seorang Kristiani, agar dapat menyampaikan pesan berikut ini kepada negara-negara asing:
- “Kami, bangsa Suriah, tidak ingin ada negara lain yang berbicara atas nama kami. Kami memiliki hak untuk memutuskan dan memilih nasib kami.”
- “Oposisi adalah struktur legal di dalam parlemen, bukan [mereka yang] di luar negeri yang terkait dengan agenda asing.”
- “Kami ingin memulai reformasi dengan melibatkan semua warga Suriah yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara, bukan dengan saling membunuh.”
- “Demokrasi adalah level tertentu dalam budaya politik, bukan sesuatu yang dihasilkan oleh perang.”
- “Keberadaan negara adalah keberadaan kami, sehingga kami bertanggung jawab untuk menyelamatkan negara.”
Di bawah narasi “melindungi warga sipil” or “melindungi rakyat Suriah”, musuh-musuh negara ini berusaha untuk mengusir warga Suriah keluar dari negaranya dan menghancurkan Suriah dari dalam melalui terorisme.
Tidak ada perlindungan di kamp-kamp pengungsi di Turki atau Yordania. Kekerasan terjadi di sana, mengancam kehidupan dan HAM para pengungsi.
Warga Suriah banyak yang tewas di laut Mediterranua saat mereka berupaya menyeberang secara illegal, untuk menjadi pengungsi di Barat, tanpa ada aksi yang nyata dari negara-negara Barat untuk melindungi nyawa mereka.
Barat sangat sedih atas kematian anak Kurdi, Aylan Kurdi, tetapi di Suriah anak-anak dibunuh setiap hari selama lima tahun terakhir oleh kelompok-kelompok teroris yang didukung oleh negara-negara Barat. Sepekan setelah kematian Aylan Kurdi, sebuah kapal yang ditumpangi oleh beberapa keluarga Suriah diserang oleh polisi air Turki dengan menggunakan water cannon, sebagai upaya untuk membunuh seluruh penumpangnya. Tidak ada media yang memberitakannya.
Atas nama kebebasan dan kebebasan berekspresi, semua hubungan resmi dengan negara Suriah telah diputus. Semua komunikasi dengan masyarakat Suriah diblokir. Media Barat hanya memberitakan suara dari oposisi dan mendistorsi fakta.
Ini adalah terorisme media.
Sejak tahun 2012, sebagai anggota parlemen Suriah, saya bermaksud menyampaikan realitas ini kepada dunia internasional. Pada tahun 2012 dan 2013, sayangnya, visa kami ditolak, padahal kami adalah delegasi parlemen, ini adalah pelanggaran hukum internasional.
Sanksi ekonomi telah diterapkan Barat kepada Suriah, sejak 2011. Pada Maret 2015, saya mempresentasikan di sini, di depan Dewan HAM, sebuah dokumen berjudul ‘terorisme ekonomi’, yang membandingkan dampak terorisme di Suriah dengan dampak kekerasan yang diakibatkan oleh sanksi ekonomi. Sanksi ekonomi melanggar hukum internasional, sebagaimana juga terorisme. Efeknya pun sama; tujuan keduanya adalah untuk menyerang masyarakat Suriah dan melanggar HAM, terutama hak untuk hidup. Dampak sanksi ekonomi antara lain, pengangguran telah meningkat dari 8.6% pada 2010 kepada 50% pada 2014; kemiskinan mencapai 75% pada 2013, padahal hanya 9% pada 2010; jumlah anak-anak yang bersekolah di SD menurun hingga 50%, demikian juga rumah sakit dan pabrik-pabrik berkurang 50%. Dalam paper yang sama, saya juga memperlihatkan relasi antara negara-negara yang mengusulkan sanksi ekonomi dengan organisasi teroris yang mereka dukung.
Banyak konferensi yang digelar di Eropa dengan tema perlindungan pada warisan kebudayaan Suriah. Namun, lebih dari 500 situs bersejarah telah dihancurkan oleh kelompok-kelompok teroris yang dibantu oleh mafia Turki, yang juga terkait dengan pemerintah negara itu. Tujuannya adalah untuk menghancurkan budaya masyarakat Suriah, dan kami menyebutnya ‘terorisme budaya’.(LiputanIslam.com)
*Artikel ini adalah terjemahan sebagian dari pidato Maria Saadeh di Jenewa 16 Juni 2016.