Oleh: Ammar Fauzi Heryadi, Ph.D*
Indonesia kembali menunjukkan sikap tegas terhadap Israel. Jumat (18/5), pada forum Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Istanbul, Turki, Wakil Menteri Luar Negeri RI AM Fachir mengkritik keras pembukaan kedutaan Amerika di Jerusalem berikut aksi brutal tentara Israel yang menelan korban jiwa tak berdosa di Gaza. Fachir juga menegaskan kembali proposal yang telah disampaikan sebelumnya di forum OKI terkait dengan upaya menekan Israel dengan sanksi, yaitu memboikot produk-produk Israel.
Sehari setelahnya (19/5), Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pernyataan yang mengejutkan. Meskipun ia menekankan agar seluruh keputusan OKI mengenai Palestina bisa dilaksanakan, ia juga menyatakan bahwa dalam rangka membantu Palestina, Indonesia di masa depan bisa saja membuka kans menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Ini menjadi tanda tanya besar: logiskah kita menyerukan boikot produk Israel tapi pada saat yang sama masih membuka kemungkinan menjalin hubungan dengan negara tersebut?
Di dalam negeri, seruan boikot sudah lama didengungkan oleh kalangan masyarakat madani. Di pentas internasional, tentu proposal boikot dari RI ini, meski bukan baru diajukan, layak diapresiasi sepenuhnya untuk selanjutnya dikawal. Akan tetapi, seruan boikot ini sepertinya menjadi terasa sumir di tingkat implementasi. Sulit menghapus ingatan, betapa seruan Presiden Joko Widodo pada Maret 2016 untuk memboikot produk Israel, direspon oleh Dirjen Perundingan Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Iman Pambagyo, yang seakan mementahkan seruan itu. Imam menyatakan bahwa selain belum memiliki dasar hukum, seruan boikot itu tidak perlu dituangkan dalam bentuk aturan di dalam negeri; cukup hanya berupa seruan yang ditujukan kepada negara anggota OKI (Tempo, 20/3/16).
Sejatinya, boikot produk akan tetap relevan dan proporsonal sebagai perangkat lunak yang telah teruji efektivitasnya dalam mengubah situasi hingga menumbangkan rezim di sejumlah negara. Namun, apakah proposal boikot yang diajukan RI dan senyatanya dimaklumatkan OKI itu sudah melalui proses pertimbangan di tataran implementasinya?
Pada kenyataanya, isu Palestina-Israel kerap diperlakukan sebagai isu musiman dan kasuistik; menjadi aktual kalau terjadi pembunuhan, pengemboman, penggusuran, aksi-aksi perlanggaran hukum internasional oleh Israel dan, tentu saja, AS. Pernyataan sikap dan gagasan penyelenggaraan berbagai sidang darurat juga bersifat musiman, tidak berkelanjutan sebagai langkah strategis di tingkat global. Seruan “boikot Israel” juga sepertinya bersifat musiman. Padahal, mestinya seruan boikot itu berpotensi kuat menjadi gerakan yang tanpa batas waktu, tanpa menunggu mementum, akan terus berjalan sesering keluarga kita berbelanja dan berkonsumsi, sampai hak Palestina terpenuhi dan tidak ada lagi penjajahan oleh Israel.
Seruan boikot tidak akan punya makna apapun (bahkan akan terkesan menjadi hipokrasi atau kemalasan) jika hanya diserukan sesekali, lalu redup kembali. Komitmen RI akan tampak serius jika sekalian mengambil langkah-langkah konkret, bagaimana seruan boikot produk-produk Israel itu terlaksana. Lupakan pengalaman buruk OKI yang sejauh ini menunjukkan betapa sulitnya membangun komitmen bersama.
Pemerintah RI punya banyak hal yang bisa dilakukan setidaknya untuk memulai komitmen itu di dalam negeri. Hal ini bisa dimulai, misalnya, dari membuat daftar (list) produk-produk Israel. Kemendag, misalnya, bisa menerbitkan daftar nama-nama produk Israel untuk dijadikan acuan publik. Daftar ini perlu di-update sesuai dinamika, mirip Kemenkes (atau BNN) yang meng-update daftar narkotika. Sejurus dengan ini, lagi-lagi masyarakat madani dan media perlu terlibat dalam menyosialisasikannya. Langkah ini sebenarnya sudah dibuat ketika sudah ada publikasi beberapa nama produk di antaranya dalam kategori perusahaan terkait Israel (laman Republika, 31/7/14).
Pemerintah juga harus memperhitungkan konsekuensi dari upaya ini, karena masalah tersebut memiliki dimensi hukum, perdagangan, dan budaya. Sangat mungkin dengan langkah ini, pemerintah harus melakukan revisi atas sejumlah komitmen yang sudah terbangun selama ini. Juga harus disiapkan konsekuensi lainnya yang terkait dengan ekonomi Indonesia di kancah internasional. Boikot produk berarti membatasi ruang gerak perdagangan luar negeri RI.
Objeknya Bukan Hanya Teritorial Israel
Sejauh ini, boikot produk Israel lazim dipersepsikan hanya mengarah pada teritorial Israel sebagai objek, yakni larangan menggunakan dan mengkonsumsi segala produk yang masuk dari dan keluar perbatasan Israel. Jika yang dimaksud dengan “Israel” dalam seruan “boikot produk Israel” hanyalah kawasan yang selama ini diklaim sebagai teritorial Israel (bagi kita, apa yang diklaim sebagai kawasan teritorial Israel itu sebenanya adalah kawasan milik bangsa Palestina yang sedang dijajah atau diduduki oleh Israel), maka implementasi atas seruan ini menjadi cukup mudah. Tapi, yakinlah bahwa cara seperti ini tidaklah memberi dampak yang signifikan. Tokh barang-barang impor yang masuk ke Indonesia, yang secara terang-terangan mencantumkan keterangan “made in Israel”, bisa dikatakan tidak ada. Seruan boikot akan menjadi signifikan jika gerakan ini juga menjangkau produk yang dibuat dari tanah pendudukan dan oleh korporasi-korporasi di dalam dan di luar Israel, termasuk di Indonesia, jika itu ada, yang terlibat membantu permukiman ilegal di tanah pendudukan.
Boikot produk Israel bukan seruan main-main, bukan seruan basa-basi; seruan penuh konsekuensi dan resiko dalam skala makro dan mikro. Banyak pihak yang akan terlibat dan harus dilibatkan agar benar-benar konkret dan berdampak. Sebagai bangsa yang besar dan bermartabat, sudah saatnyalah seruan boikot yang sudah dimaklumatkan sejak konferensi OKI pada tahun 2016 di Jakarta itu ditindaklanjuti secara serius, apapun konsekuensinya.
Kegagalan dan ketidakseriusan negara-negara anggota OKI sama sekali tidak bisa menjadi alasan untuk menunggu dalam memulai secara bertahap dan terukur. Marwah bangsa ini sungguh dipertaruhkan jika kita tidak melaksanakan apa yang sudah diucapkan soal seruan boikot ini. Menjadi semakin sumir jika kita malah mencari-cari peluang menjalin hubungan dengan Israel. Kebijakan politis yang memang ditunggu-tunggu Israel ini bukan hanya mencederai kehormatan bangsa Indonesia, melainkan juga mencabik-cabik rasa keadilan bangsa Palestina.
*Dosen STFI Sadra, Jakarta