Oleh: Ammar Fauzi Heryadi*
Meriah, ketat, dan menegangkan. Begitu kira-kira kesan kuat yang dirasakan tanggal 9 Juli lalu. Setelah melewati masa kampanye yang melelahkan dan habis-habisan, bangsa Indonesia akhirnya tiba di hari yang sangat menentukan itu. Mereka melangkahkan kaki menuju bilik suara pada hari Rabu lalu, menjatuhkan vonis terkait nasib bangsa ini lima tahun ke depan.
Mestinya, segalanya selesai di hari itu. Akan tetapi, ledakan emosi dan pikiran kembali bangkit seiring mulai bekerjanya mesin-mesin hitung cepat yang disusul dengan naik-turun dan ketatnya hasil-hasil perhitungan, segera setelah masa pencoblosan usai.
Mestinya juga tak ada yang luar biasa dengan proses hitung cepat. Akan tetapi, saling klaim kemenangan dari dua kubu yang disertai dengan aksi sujud syukur dan pesta kemenangan itu terasa menebar bayangan kelam atas apa yang akan terjadi pada masyarakat Indonesia mulai hari ini dan seterusnya. Perhatikan, bagaimana eforia kemenangan dan ajakan pawai kubu Jokowi-JK kepada pendukungnya dipandang tim Prabowo-Hatta sebagai provokasi terhadap para pendukungnya untuk melakukan aksi serupa.
Pengalaman Iran Tahun 2009
Fenomena eforia pendukung dua kubu karena sama-sama mengklaim kemenangan, padahal kertas suara masih dihitung, pernah juga terjadi di Iran pada tahun 2009 lalu. Saat itu, Mahmoud Ahmadinejad, maju sebagai capres incumbent. Tentu banyak di antara kita yang sangat kenal presiden yang populer dengan gaya populis, dari jenis rakyat biasa, identik dengan blusukan, kerja keras, kemandirian bangsa, dan sikap kerasnya terhadap Barat.
Setelah menang pada pilpres 2005, ia maju lagi di pilpres 2009. Rivalnya adalah tokoh reformis, Mir Hossein Mousavi, yang memimpin Gerakan Hijau. Ahmadinejad memang kembali memenangi persaingan. Namun kemenangan ini harus dibayar sangat mahal, bukan oleh Ahmdinejad, tapi oleh semua bangsa Iran dari kubu manapun mereka berasal.
Didukung politik dan media Barat, Mousavi mampu menghimpun dukungan partai-partai berhaluan reformis dan merebut simpati massa yang luas. Kendati diikuti oleh 8 capres, pertarungan pilpres 2009 itu praktis didominasi oleh Mousavi dan Ahmadinejad.
Kampanye sengit ditempuh oleh kedua kubu dengan penuh antusiasme dan fanatisme. Hingga tiba hari pencoblosan, Mousavi secara mengejutkan mengklaim diri sebagai pemenang pemilu, bahkan ketika pemungutan suara masih berlangsung. Langkah ini memicu para pendukungnya turun ke jalan merayakan kemenangan.
Nyatanya, dalam penghitungan suara final, Mousavi kalah telak. Tidak puas dan merasa dicurangi, ia lalu mengerahkan massa pendukungnya melakukan protes besar-besaran. Sejak masih masa kampanye, Mousavi memang lantang menyatakan bahwa jika ia dinyatakan kalah dalam pemilu, pastilah itu karena terjadi kecurangan. Dengan klaim ini pula ia tidak memberi kesempatan dirinya dan massa pendukungnya untuk siap kalah.
Massa pendukung Mousavi betul-betuk menggugat legitimasi pemerintahan dengan cara-cara unjuk rasa yang penuh dengan kemarahan, makian, dan hasutan. Aksi pun berbalas reaksi. Kubu Ahmadinejad juga mengerahkan massa. Selama tiga minggu, situasi rusuh mencekam ibukota.
Untunglah dalam hirarki kenegaraannya, Iran punya pemimpin tertinggi. Lewat khutbah Jumatnya yang cukup panjang, Ayatullah Ali Khamenei berhasil meredam amuk massa. Semua pihak yang diseru untuk islah serta-merta patuh. Namun, ketegangan itu menyisakan kerugian material dan moril yang ditanggung negara dan bangsa: toko-toko dibakar, deretan bank di sejumlah jalan utama Tehran dihancurkan, simbol-simbol sakral agama dinista, bahkan 14 nyawa melayang sia-sia. Tidak ada pihak yang mau disalahkan. Investigasi kepolisian Tehran menyimpulkan ada pihak asing yang mengail ikan di air keruh. Itulah pengalaman pahit bangsa Iran. Keberhasilan selamat dari prahara itu mereka kenang sebagai ‘Revolusi Ketiga’.
Sebelum dan Setelah Kampanye
Bagi rakyat Indonesia, pemilu adalah pesta demokrasi. Anggaran triliunan rupiah bukan masalah demi pesta ini. Akan tetapi, jika pesta berubah menjadi prahara, tentu kita tak layak berbangga. Kita malah seharusnya malu di hadapan masyarakat dunia bila bangsa ini gagal mempertanggungjawaban kejujuran, keamanan, dan kedamaian demokrasi hingga pada akhirnya melahirkan permusuhan dan kerusuhan.
Tidak ada yang menginginkan pengalaman buruk di Iran itu terjadi di Bumi Pertiwi. Kita juga tidak menghendaki kesempatan terbaik berdemokrasi ini jadi kekhawatiran. Dalam masa kampanye sudah banyak disuarakan ketulusan berbakti, kejujuran berjanji, sikap ksatria menerima hasil pemilu dan siap kalah. Namun pada saat yang sama, kerap juga diulang-ulang –entah itu karena kekhawatiran, peringatan, pengamatan, atau boleh jadi penghasutan—soal kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu.
Inilah saatnya bagi semua pihak untuk membuktikan semua pernyataan keutamaan nilai tadi. Untuk itu, pertama, seperti sudah ditegaskan Presiden SBY dan sejumlah elite politik, setiap kubu agar menahan diri dari persaingan klaim kemenangan. Sejak awal dibuat, hitung cepat hanyalah alat bantu, bukan referensi penentu. Perbedaan hasil yang ketat dari semua lembaga survei semakin memastikan agar semua pihak tidak bereforia dan bermimpi buta.
Kedua, menahan diri dari mengulang-ulang klaim kemenangan secara terbuka dan massif. Kita berharap, dari mulut pada capres dan para petinggi tim sukses, muncul seruan kepada para loyalisnya agar tetap tenang. Bahkan, sebenarnya kita berharap agar kedua pasangan bisa duduk saling bertemu dan menyampaikan seruan tenang itu bersama-sama.
Ketiga, ke depan perlu dirancang kode etik pemilu yang mengatur ketertiban deklarasi klaim dan perayaan kemenangan sepihak sebelum diumumkan resmi oleh KPU. Dengan demikian, semua pihak semakin didorong untuk tetap percaya pada lembaga penyelenggara pemilu dan segenap kelengkapannya.
Keempat, KPU sebagai satu-satunya badan hukum negara yang berwenang menyelenggarakan pemilu harus mengawal ketat proses pilpres ini agar berlangsung sebersih mungkin dari kecurangan sehingga tidak memberi alasan bagi pihak manapun untuk mengulang-ulang tuduhan tersebut sebelum dan setelah pencoblosan. Catatan baik dan buruk KPU sepanjang pileg April lalu hendaknya dijadikan rujukan untuk meneguhkan kredibilitas dan akuntabilitasnya.
Sebulan penuh berkampanye untuk persiapan dan sepuluh hari ke depan, adalah momentum penentuan. Kini, kita berada di masa awal babak baru kompetisi. Setelah 22 Juli nanti, bukan tidak mungkin kompetisi demokrasi ini berlanjut hingga ke ranah hukum. Selama itu berlangsung, kesadaran politik dan pembelajaran demokrasi terus berjalan mengoptimalkan segenap perangkat dan jalur yang tersedia di negara ini.
Perlu disadari kiranya bahwa setiap surat suara itu bernilai, pertama-tama dan utamanya, untuk nilai legitimasi republik dan kedaulatan rakyat. Nilai ini jauh di atas kemenangan capres dan kubu. Maka, kemenangan kubu manapun adalah kemenangan kita dan rakyat. Untuk itu, kita sama-sama buktikan bahwa kita adalah kita; bahwa kita adalah saudara, untuk Indonesia yang satu, kuat, maju, merdeka dan berwibawa.
*Penulis adalah doktor Filsafat Islam lulusan Universitas Al-Mustafa, Iran.