Oleh: Bonnie Setiawan*
Pemerintahan baru Indonesia dengan dipimpin Jokowi-JK akan memulai tugasnya di tengah perubahan dunia. Fenomena perubahan ini kurang disadari banyak orang. Bahkan seorang pengamat menyatakan bahwa perubahan mendasar saat ini adalah sama dengan terjadinya Revolusi Industri di abad 18, atau sama dengan proses yang oleh Karl Polanyi disebut sebagai “The Great Transformation” (Transformasi Besar). Revolusi yang saat ini sedang terjadi disebut sebagai Revolusi ICT (Information and Communication Technology) yang dimulai sejak pertengahan dekade 1990-an.
Kita tahu hidup kita berubah semenjak diterapkannya komputer personal (PC) di awal 1980an. Akan tetapi itu barulah awal yang masih sederhana.Saat ini revolusi ICT telah mengubah secara drastis bagaimana industri dan perdagangan harus dijalankan. Revolusi teknologi digital telah mengubah arti dari globalisasi menjadi sesuatu yang kongkrit dan riil.
Perubahan Paradigma Tahap I: Perdagangan Bebas
Perdagangan global saat ini dicirikan oleh dihapusnya batas-batas antar negara yang semula diatur oleh tarif bea masuk. Dalam rezim perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement), maka seluruh tarif akan dijadikan hingga 0% dan hanya sedikit sekali yang disisakan ke maksimal 5%, dan ini biasanya bersifat sensitif. Contohnya adalah FTA antara China-ASEAN atau Australia/Selandia Baru-ASEAN yang menyebabkan masuknya barang-barang produksi luar secara deras ke dalam pasar dalam negeri yang menyebabkan kerugian pada pelaku industri domestik.
Perdagangan bebas telah dipaksakan dalam perjanjian-perjanjian tersebut, demi mengakomodasi kebutuhan perusahaan-perusahaan transnasional (TNCs) yang melakukan perdagangan intra-firm (perdagangan di dalam perusahaan itu sendiri) yang bersifat antar-negara dan lintas-perbatasan. TNCs sejak 1980an sudah bersifat mega-korporasi yang berorientasi global, yang memproduksi dan menjual dalam skala dunia. Contohnya Toyota yang saling berdagang didalam ASEAN; mereka memperdagangkan bagian-bagian dan suku cadangdiantara perusahaan-perusahaan Toyota itu sendiri. Perdagangan intra-firm menyebabkan harus dirubahnya aturan-aturan tarif bea masuk menjadi 0% agar barang bisa keluar-masuk dengan leluasa. Karena itu globalisasi sebenarnya adalah sebuah gejala ekonomi mikro, yang didorong oleh strategi dan tingkah laku para TNCs.
Perubahan Paradigma Tahap II: Rantai Pasokan (Supply Chain)
Akan tetapi, perubahan paradigmatik yang lebih mendasar adalah terjadinya sebuah sistem industri yang dinamakan Rantai Pasokan (Supply Chain). Ini terjadi sejak pertengahan 1990-an hingga sekarang. Didorong oleh adanya revolusi teknologi digital yang semakin canggih dibanding awal 1980an, maka kini organisasi produksi tingkat global bisa dikoordinasikan secara waktu sesungguhnya (real-time).
Pola perdagangannya bersifat inter-firm (perdagangan antar perusahaan), dimana berbagai perusahaan kini dipaksa untuk saling berkolaborasi dan berdagang satu sama lain. Perusahaan pusat (TNCs) melakukan kegiatan inovatif seperti dalam R&D (..), sementara perusahaan-perusahaan sub-kontrak melakukan kegiatan produksi seperti memproduksi berbagai barang, yang dikenal sebagai ‘outsourcing’ (alih-daya). Perusahaan-perusahaan sub-kontrak ini secara teknisnya disebut sebagai pemasok (pensuplai) dari TNCs tersebut. Disinilah dikenal konsep “rantai pasokan”, yaitu berbagai pemasok yang ada dalam rantai produksi menyeluruh, mulai dari sejak tingkat konsep, pasokan bahan baku, hingga produksi, distribusi sampai ritel ke supermarket-supermarket.
Alih-daya produksi ini terutama dilempar ke perusahaan-perusahaan di Dunia Ketiga yang ongkos produksi dan buruhnya masih murah. Negara yang paling siap menampung semua jenis sub-kontrak produksi adalah Tiongkok. Dengan cara inilah, maka Tiongkok sekarang bisa menjadi negara industri terkemuka dengan pertumbuhan ekonomi paling tinggi di dunia (sekitar 10-14%). Selanjutnya India, yang menampung alih-daya dalam hal pekerjaan-pekerjaan dukungan kantor. Karenanya Tiongkok dan India sekarang sebetulnya menjadi tulang-punggung utama produksi negara-negara Barat dan Jepang, disamping dalam porsi lebih kecil juga Brazil dan negara-negara Asia Timur dan ASEAN.
Perubahan Paradigma Perdagangan Abad 21
Dengan konteks ini, maka banyak negara kini masuk ke dalam rantai pasokan global tersebut. Rantai Pasokan kini merupakan paradigma baru perdagangan dan industri. Dalam hal ini bisa dimengerti bahwa WTO sebagai badan dunia perdagangan ada di posisi yang gamang, karena saat ini dunia sudah terintegrasi sedemikian rupa, sehingga sebuah barang dibuat di berbagai negara. WTO mau tidak mau akan dirubah menjadi sebuah rezim perdagangan baru dalam konteks rantai pasokan.
Inilah yang disebut “Perdagangan Abad 21”, yaitu sebuah bentuk perdagangan yang lebih kompleks, terintegrasi penuh dan sekaligus juga terpecah-pecah. Perdagangan Abad 21 menyatukan tiga sektor sekaligus, yaitu perdagangan, investasi dan jasa, menjadi satu poros utama. Dengan ini, maka perdagangan, investasi, dan jasa telah saling berbaur dan bertumpang-tindih, sehingga sulit untuk dibedakan. Karenanya reorganisasi dan restrukturisasi lintas global telah mengubah istilah-istilah lama dan memotong lintasan batas-batas antara kategori yang berbeda-beda dari produksi barang-barang dan jasa atau perdagangan dan investasi ke dalam satu rantai produksi global yang terkonsolidasi. Kini produksi barang-barang dapat saja dikategorikan sebagai jasa-jasa, begitupun sebaliknya; demikian pula investasi dapat dikatakan sebagai perdagangan, dan sebaliknya. Ini adalah sebuah jaringan rantai produksi global maupun regional yang serba kompleks dan canggih.
Perdagangan bebas adalah prasyarat utama bagi lancarnya rantai pasokan. Dan itu sudah dilakukan di tahap awal. Kini arahnya adalah membangun infrastruktur pendukung bagi sistem rantai pasokan yang terintegrasi penuh dengan perdagangan dan industri global. Pemerintah Indonesia telah melakukannya lewat diluncurkannya MP3EI. Ini adalah rencana besar bagi pembangunan infrastruktur dan sistem logistik yang sesuai dengan kebutuhan rantai pasokan.
Akan tetapi, yang sangat penting diwaspadai, rantai pasokan sebenarnya adalah upaya liberalisasi lebih besar lagi, yang akan mengorbankan buruh murah dan mempercepat eksploitasi sumber-sumber alam. Indonesia, sebagaimana tertuang dalam rencana Enam Koridor Ekonomi dalam kerangka MP3EI, akan hanya menjadi pemasok bahan-bahan mentah dalam sistem rantai pasokan.
Menjadi pertanyaan besar, bagaimana pemerintahan Jokowi-JK mendatang menghadapi rezim “Perdagangan Abad 21” ini? Karena segala sesuatunya telah terintegrasi, menyatu, terpadu; tetapi sekaligus terpecah-pecah, terpencar-pencar dan sanggup otonom. Inilah tantangannya, bagaimana membangun sebuah sistem industri, perdagangan dan investasi yang mampu berdiri di atas kaki sendiri, tetapi sekaligus terintegrasi dengan tetap berdaulat yang bisa menarik manfaat dari perkembangan cepat di bidang teknologi IT dan sumberdaya manusia.
*Bonnie Setiawan adalah Direktur Eksekutif Resistance and Alternatives to Globalization (RAG) dan Senior Researcher pada Institute for Global Justice, serta telah menulis beberapa buku ekonomi politik, antara lain berjudul “WTO dan Perdagangan Abad ke-21”.