Oleh: Ricardo Hausmann*
Negara-negara miskin karena pemerintahnya korup. Dan, jika mereka tidak menjaga agar sumber daya milik rakyat tidak dicuri, dan kekuasaan publik tidak digunakan untuk keuntungan pribadi, mereka akan tetap miskin. Demikianlah yang banyak dikatakan dan dipercayai orang.
Narasi seperti ini sering disebarkan sejalan dengan janji kemakmuran dalam perjuangan melawan ketidakadilan. Seperti yang dikatakan Paus Francis dalam kunjungannya baru-baru ini ke Amerika Latin, “Korupsi adalah ngengat, yang menghisap darah umat.” Orang-orang yang korup layak untuk “diikatkan ke batu dan dibuang ke laut.”
Mungkin benar demikian. Namun, hal itu tidak menjamin negara mereka akan menjadi lebih makmur. Pertimbangkan data. Mungkin, pengukuran terbaik adalah Control of Corruption Indicator (CCI) yang dibuat Bank Dunia, yang telah dipublikasikan sejak tahun 1996 untuk lebih dari 180 negara. CCI menunjukkan bahwa ketika negara-negara kaya cenderung lebih sedikit ada kasus korupsi, dibanding negara-negara miskin, negara-negara yang relatif lebih sedikit korup, ternyata level pembangunannya tidak tumbuh lebih cepat. Misalnya, Ghana, Costa Rica, atau Denmark.
Negara-negara yang skor CCI-nya meningkat, seperti Zambia, Macedonia, Uruguay, atau Selandia Baru, juga tidak tumbuh lebih cepat. Sebaliknya, Indikator Efektivitas Pemerintah yang dirilis Bank Dunia menunjukkan bahwa negara-negara yang memiliki pemerintahan yang efektif, tumbuh lebih cepat, sesuai dengan level pendapatan mereka.
Untuk sejumlah alasan –mungkin terkait dengan sifat alami yang disebut Jonathan Haidt ‘pikiran kebaikan’– sentimen moral kita sangat kuat ketika berhadapan dengan keburukan dan ketidakadilan. Sangat mudah memobilisasi perlawanan terhadap ketidakadilan, dibanding menuntut keadilan. Kita lebih antusias dalam melawan keburukan, seperti kelaparan dan kemiskinan, dibanding memperjuangkan pertumbuhan dan pembangunan yang menyediakan pangan berlimpah dan kehidupan yang berkelanjutan.
Terkadang, hubungan antara ‘buruk’ dan ‘baik’ hanya sekedar masalah semantik, misalnya: melawan rasisme sama dengan memperjuangkan non-diskriminasi. Tetapi dalam kasus korupsi, ketika ‘keburukan’ dihasilkan oleh ketiadaan kebaikan, menyerang ‘keburukan’ sangat berbeda dengan ‘menciptakan kebaikan’.
Kebaikan dalam kasus korupsi adalah negara yang berkemampuan: sebuah birokrasi yang mampu melindungi negara dan rakyatnya, menjaga perdamaian, menegakkan aturan dan perjanjian, menyediakan infrastruktur dan pelayanan sosial, mengatur aktivitas ekonomi, secara kredible mampu masuk ke obligasi inter-temporal, dan menarik pajak untuk membayai semua itu. Ketiadaan negara yang mampu melakukan semua inilah yang menyebabkan korupsi (ketidakmampuan mencegah pejabat publik, seringkali bekerja sama dengan anggota masyarakat lainnya, untuk mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri), sebagaimana kemiskinan dan kemunduran.
Sebagian orang mungkin berargumen bahwa mengurangi korupsi akan membawa terciptanya negara yang berkemampuan; kebaikan akan tercipta dari perjuangan melawan keburukan. Apakah benar demikian? Guru dan perawat sering tidak datang ke tempat kerja, namun jikapun mereka datang, belum tentu kemampuan mereka bertambah. Polisi mungkin berhenti menerima suap, tetapi hal ini tidak membuat mereka lebih mampu dalam menangkap penjahat dan mencegah kejahatan. Membongkar pungutan liat tidak berarti memunculkan kemampuan untuk mengelola kontrak atau mengumpulkan pajak.
Selain membuang beberapa apel yang buruk, langkah-langkah untuk memerangi korupsi biasanya melibatkan reformasi aturan pengadaan, sistem keuangan-manajemen publik, dan undang-undang anti-korupsi. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa aturan baru, tidak seperti aturan sebelumnya, akan ditegakkan.
Tapi tidak demikian pengalaman Uganda. Pada tahun 2009, di bawah tekanan negara-negara donor, pemerintah Uganda memberlakukan UU yang pada saat itu disebut sebagai undang-undang anti-korupsi terbaik di dunia. Namun, semua indikator korupsi di negara itu terus memburuk.
Uganda bukanlah perkecualian. Rekan saya dari Harvard, Matt Andrews, telah mendokumentasikan kegagalan reformasi manajemen finansial publik yang didesain untuk mencegah adanya suap. Hasilnya, kegagalan itu ternyata tidak semata-mata diakibatkan manajemen keuangan.
Semua organisasi ingin dipersepsi sebagai organisasi yang berlegitimasi. Mereka bisa menciptakan persepsi itu dengan menjalankan fungsi-fungsi sebagaimana organisasi itu dibuat, dan ini sulit dilakukan. Atau, mereka bisa meminjam strategi dari alam yang disebut mimikri isomorfik: seperti ular tak beracun yang berevolusi menyerupai spesies beracun, organisasi dapat membuat diri mereka terlihat seperti lembaga lain yang dianggap sah.
Dan inilah yang dihasilkan oleh agenda anti-korupsi: menciptakan banyak organisasi yang lebih terobsesi untuk mematuhi proses baru dan memberatkan, daripada mencapai target-target yang telah mereka tetapkan. Lant Pritchett, Michael Woolcock, dan Andrews dari Harvard berpendapat, ketika organisasi tidak kompeten mengadopsi “praktek terbaik” seperti sistem manajemen keuangan dan aturan pengadaan, mereka menjadi terlalu disibukkan oleh aturan protokol yang mendistorsi keputusan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan.
Sebagaimana dikatakan Francis Fukuyama pembangunan negara yang berkemampuan, yaitu negara yang akuntabel dan dibawah aturan hukum adalah salah satu puncak pencapaian peradaban manusia. Hal ini melibatkan penciptaan perasaan “kekitaan”, yaitu sebuah komunitas impian yang bertindak atas nama negara.
Dan ini bukan pekerjaan yang mudah ketika masyarakat secara mendalam terpecah dalam berbagai suku, agama, atau status sosial. Untuk siapa negara? Untuk semua warga Irak atau hanya untuk kaum Sunni atau Syiah? Untuk semua warga Kenya atau hanya suku Kikuyu? Apa yang bisa mencegah kelompok etnis tertentu saat berkuasa dari mengambil sumber daya untuk kelompok mereka sendiri, dengan argumen bahwa “kini giliran kami untuk makan”? Bagaimana dengan mereka yang menganggap milik negara sebagai warisan, seperti terjadi di Venezuela, lebih dari dua tahun setelah kematian mantan Presiden Hugo Chavez, putrinya masih menempati kediaman presiden?
Perang melawan korupsi memobilisasi kita semua karena kita ingin menyingkirkan kejahatan dan ketidakadilan. Tapi kita harus ingat bahwa melempar yang buruk ke laut tidak berarti otomatis memunculkan kebaikan di pinggir pantai.
*profesor ekonomi di Harvard University (tulisan ini diterjemahkan dari artikel di www.agenda.weforum.org