Oleh: Felicity Arbuthnot
“Pembajakan: praktik penyerangan dan perampokan kapal di laut” (kamus Oxford).
Kapal Marianne, satu dari empat kapal yang ikut dalam misi Freedom Flotilla III, pada awal 29 Juni 2015 telah dihentikan oleh militer Israel, lalu digiring ke pelabuhan Ashdod Israel. Padahal tujuan kapal Marianne adalah pantai Gaza, untuk menyalurkan bantuan dari masyarakat internasional kepada rakyat Gaza yang telah 10 tahun diblokade Israel.
Sejatinya, Israel telah melakukan pembajakan. Namun “komunitas internasional” telah menggunakan kata ‘pembajakan’ ini dengan tidak adil. Menghadapi ancaman pembajak Somalia, berbagai negara mengirimkan angkatan lautnya untuk melindungi kapal-kapal di perairan internasional. Dalam salah satu kejadian, seorang pembajak Somalia terbunuh dan seorang remaja pembajak dibawa ke AS untuk diadili, sementara 11 orang lainnya diadili di Kenya. Sebaliknya, menanggapi pembajakan Israel, semua diam.
Pagi hari tanggal 29 Juni, 3 kapal militer Israel telah membajak kapal berbendera Swedia, the Marianne av Göteborg yang berada dalam rute ke Gaza yang merupakan bagian dari Negara Palestina (status negara telah diberikan kepada Palestina pada 30 November 2012). Kapal itu berada di perairan internasional. Namun tentara Israel naik ke kapal itu, memaksa kapal berlayar ke Ashdod (Israel). Kamera, komputer, handphone, dan berbagai harta benda pribadi lainnya telah dirampas. Tentu saja, ada harapan semua dikembalikan. Namun, track record Israel pada pembajakan kapal-kapal pro-Palestina lainnya, membuat harapan itu tipis. Bahkan barang-barang bantuan internasional untuk Gaza pun tak dikembalikan. Kapal Marianne membawa panel-panel surya untuk rakyat Gaza yang sejak lama tidak bisa mendapatkan akses listrik.
Israel mengeluarkan pernyataan bahwa kapal Marianne ‘ditangkap’ karena menolak permintaan untuk mengganti arah. Padahal, Israel tidak punya landasan hukum apapun untuk meminta apapun dari kapal yang berada di perairan internasional.
Pemerintah Israeli menyatakan, “Tidak ada blokade di Jalur Gaza dan Anda diminta untuk mengantarkan bantuan internasional tersebut melalui Israel.”
Bila tidak ada blokade, mengapa bantuan kemanusiaan itu harus lewat Israel? Mengapa kapal-kapal pengangkutnya harus diserang? Mengapa kapal-kapal itu dipaksa masuk ke Israel, padahal tujuan asli kapal adalah pantai Gaza?
Pemerintah Israel bahkan ‘menyesalkan’ mengapa penumpang Marianne tidak memilih berkunjung ke Israel, karena “mereka pasti akan terkesan melihat penegakan demokrasi, persamaan hak, dan kebebasan beragama” di negeri itu. Ironis, mereka bicara soal demokrasi, tetapi memenjarakan para penumpang kapal Marianne di penjara Givon.
Pemerintah Israel bahkan telah mendiskriminasi anak-anak; sebuah tindakan yang jelas jauh dari ‘demokrasi atau persamaan hak’. Dilaporkan bahwa alokasi dana untuk sekolah Kristen jauh berkurang, sementara dana untuk sekolah swasta ‘yeshivas’milik Yahudi ultra-ortodoks ditingkatkan. Bahkan, sekolah itu didanai 100% oleh negara. Sementara itu dana bagi sekolah-sekolah negeri untuk anak-anak Palestina sangat minim. Alokasi dana negara untuk tiap pelajar Yahudi adalah $1.100 pertahun, sementara untuk pelajar Israel keturunan Arab hanya $192. Tak heran bila kualitas pendidikan di sekolah Arab jauh lebih rendah dibanding sekolah Kristen atau Yahudi. Lebih lagi, guru-guru di sekolah Arab harus diawasi oleh intel Israel, Shin Bet. Kurikulum mereka pun diawasi, pengajaran sejarah dan sastra Palestina sangat dihalangi. Belum lagi bila kita bicara soal pemisahan jalan, pemisahan bus, larangan bepergian, pengusiran, pelarangan ekspor, dan lain-lain.
Israel sama sekali tidak berhak bicara soal demokrasi dan persamaan hak. Apalagi kini para penumpang Marianne tengah dipenjara. Mereka antara lain Dror Feiler (pemusik Swedia), Ana Miranda (anggota parlemen Spanyol), Nadya Kervorkova (jurnalis Russia), dan Robert Lovelace (profesor dari Kanada). Sementara keberadaan Dr. Moncef Marzouki (mantan PresidenTunisia 2011-2014) dan politisi Palestina, Bassel Ghattas, tidak jelas hingga kini.
Semua tindakan Israel ini adalah pembajakan. Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang ditandatangani oleh 154 negara dan Uni Eropa (tapi belum diratifikasi oleh AS) menyebutkan “pembajakan adalah kejahatan universal dan pelaku pembajakan bisa ditahan dan diadili oleh negara manapun”. Seharusnya, tentara Israel yang membajak Marianne telah ditahan dan diadili. Namun apa daya, Israel tidak menandatangani konvensi ini.
Sampai kapankah ketidakadilan ini dibiarkan? (LiputanIslam.com)
*diterjemahkan bebas dari globalresearch.ca