Oleh: Firdaus Cahyadi*

Di tengah hiruk-pikuk berbagai konflik, mulai dari KPK-Polri hingga isu sektarianisme yang melanda tanah air, perhatian publik tak banyak menyasar isu-isu ekologi. Padahal, sejak awal dibentuknya Kabinet Kerja, sudah muncul kebijakan kontroversial terkait pengelolaan lingkungan hidup, yaitu menggabungkan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Kebijakan ini sangat kontradiktif dengan langkah-langkah yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada masa kampanye. Saat itu, ia menyempatkan diri bertandang ke kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), sebuah LSM lingkungan hidup tertua di Indonesia. Di tempat itu Jokowi banyak mendengar masukan dari para aktivis lingkungan hidup mengenai probelmatika ekologi di tanah air.

Bukan hanya menemui Walhi, Jokowi pun juga mendatangi sebuah acara yang diselenggarakan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Di tempat itu, Jokowi mendengarkan berbagai masukan mengenai konflik antara Negara, perusahaan dengan masyarakat adat terkait pengelolaan hutan.

Pada musim kampanye pula, Jokowi bertandang ke Sidoarjo. Ia mendatangi korban lumpur Lapindo yang sudah bertahun-tahun harus berjuang sendiri dalam menutut haknya. Di Sidoarjo, Jokowi berjanji jika terpilih menjadi Presiden Indonesia, akan menghadirkan negara untuk menyelamatkan korban lumpur.

Di tengah harapan baru para penggiat lingkungan hidup terhadap komitmen ekologi Jokowi, Jokowi malah menggabungkan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Banyak pihak mengkuatirkan penggabungan ini justru mereduksi persoalan lingkungan hidup hanya sekedar persoalan hutan.

Kekuatiran berikutnya, penggabungan ini justru akan menelan KLH kedalam dominasi Kemenhut. Sementara sudah menjadi rahasia umum bahwa selama ini Kemenhut justru lebih banyak mengobral izin alih fungsi hutan.

Berbagai kekuatiran itu dijawab pemerintah bahwa penggabungan itu justru untuk membuat Kemenhut lebih ramah lingkungan hidup. Sehingga tidak sembarangan mengobral izin alih fungsi hutan. Untuk sementara argumentasi pemerintah dapat meredakan keraguan para penggiat lingkungan hidup terhadap komitmen ekologi Presiden Jokowi.

Namun, seiring berjalannya waktu justru muncul kebijakan yang justru memperkuat keraguan para penggiat lingkungan hidup. Yaitu, munculnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Melalui Perpres itu, Presiden Jokowi meleburkan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dan Badan Pengelola Penurunan Emisi Rumah Kaca dari Deforestaasi, Degradasi hutan dan Lahan Gambut (BP REDD) kedalam KLHK.

Semula DNPI dan BP REDD berada langsung di bawah presiden, sehingga selain memudahkan koordinasi antar kementerian, juga memiliki posisi yang kuat. Sehingga isu perubahan iklim dapat menjadi arus utama (maintstream) dalam setiap kebijakan pembangunan. Dengan dileburnya kedua lembaga itu, sama saja pemerintah membuyarkan upaya mengarusutamakan isu perubahan iklim dalam kebijakan pembangunan. Ini pun sejalan dengan langkah Jokowi lainnya, yaitu mengarusutamakan investasi dalam pembangunan. Pidato-pidato Presiden Jokowi di berbagai forum internasional mengindikasikan hal itu. Dan sebagai puncaknya adalah memasukkan izin lingkungan hidup dalam koordinasi BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).

Paradigma perizinan di KLHK yang seharusnya bersifat pengendalian ditundukkan dengan paradigma perizinan BKPM yang bersifat menarik sebanyak mungkin investasi. Artinya, kedepan, izin lingkungan akan mudah dipermainkan untuk memudahkan masuknya investasi.

Padahal perizinan lingkungan hidup bukan hanya persoalan teknis di lapangan dan laboratorium. Ada dimensi sosial di dalamnya yaitu partisipasi publik. Dalam perizinan lingkungan hidup, masyarakat yang berpotensi terkena dampak dari pembangunan atau investasi itu harus dilibatkan sejak dari awal. Dengan diletakkannya izin lingkungan di bawah BKPM, bukan tidak mungkin persoalan partisipasi masyarakat ini akan dikesampingkan.

Selain itu perizinan lingkungan hidup di BKPM juga cenderung memicu peningkatan konflik sumberdaya alam antara masyarakat degan pemerintah dan negara. Pemicunya adalah masih tumpang tindihnya pengelolaan wilayah antara investor dan masyarakat.

Sebuah penelitian Rights and Resources Initiative yang berjudul “Global Capital, Local Concessions: A Data Driven Examination of Land Tenure Risk and Industrial Concessions in Emerging Market Economies” mengungkapkan bahwa sedikitnya 56.102 ha lahan adat di Kalimantan mengalami tumpang-tindih dengan konsesi perkebunan kelapa sawit.

Setelah melewati 100 hari, komitmen ekologi pemerintahan Jokowi tidak semakin menguat, tapi justru mengalami pelemahan. Sebaliknya, kian hari paradigma pemerintah justru menempatkan persoalan lingkungan hidup di bawah kepentingan investasi. Tentu saja paradigma ini berbeda 180 derajat dengan komitmen ekologi Jokowi saat kampanye pilpres lalu. Semoga saja, Presiden Jokowi segera menyadari bahwa dirinya telah melenceng dari komitmen ekologi yang pernah diungkapkannya.

*Knowledge Manager for Sustainable Development OneWorld-Indonesia