Oleh: Dina Y. Sulaeman*
Tanggal 20 Juni, adalah Hari Pengungsi Sedunia. Badan PBB yang khusus menangani pengungsi, UNHCR, mengadakan peringatan dengan hashtag #WithRefugees. UNHCR akhir-akhir ini kekurangan dana untuk membantu para pengungsi sedunia yang jumlahnya meningkat drastis belakangan ini. Data tahun 2015, total ada 65,3 juta pengungsi di seluruh dunia, yang artinya setiap 113 orang ada 1 pengungsi. Artinya pula, dalam setiap 1 menit, ada 24 orang yang terpaksa mengungsi. Angka ini 4 kali lipat daripada 10 tahun yang lalu, ketika ‘hanya’ 6 orang yang terpaksa mengungsi setiap 1 menit.
Di antara pengungsi paling ‘senior’ adalah orang-orang Palestina. Pada 1947 mereka diusir dari rumah dan desa/kota mereka karena tanah mereka secara sepihak dijadikan ‘jatah’ Israel (berdasarkan Resolusi PBB 181). Awalnya mereka hidup di tenda-tenda dan oleh PBB dijanjikan akan segera direolaksi. Namun meski 60 tahun telah berlalu, janji tak pernah tertunaikan, dan tenda-tenda kemudian berubah menjadi rumah-rumah susun (kamp pengungsian). Sebagian dari para pengungsi menyebar ke berbagai negara tetangga, antara lain Suriah.
Jumlah pengungsi Palestina di Suriah pada 2011 (sebelum Suriah diinvasi oleh para jihadis) sekitar 500 ribu orang dan mereka mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang sama dengan warga asli sampai-sampai UNHCR pernah menyebut Suriah sebagai negara terbaik dalam melayani pengungsi. Namun sejak Suriah diporak-porandakan jihadis, lebih dari separuhnya terpaksa mengungsi lagi. Dengan demikian pengungsi Palestina disebut ‘double displacement’. Berbeda dengan nasib warga Suriah yang mengungsi, yang setiap saat bisa pulang ke negerinya (jika konflik berakhir), nasib para pengungsi Palestina jelas sangat suram. Sulit bagi mereka untuk kembali ke Suriah karena kondisi perekonomian Suriah yang memburuk. Saat ini saja, Suriah sudah kehilangan lebih dari 80% GDP-nya dan angka pengangguran meningkat drastis 3x lipat.
Tahun 2015, para pengungsi Palestina yang awalnya di Suriah lalu mengungsi ke kamp pengungsi Ein al Hilweh, Libanon, semakin menderita. Pasalnya, terjadi pertempuran antara pasukan Salafi Jund al Syam (berafiliasi dengan jihadis Suriah), melawan Fatah-Hamas. Banyak rumah-rumah di kamp yang hancur akibat pertempuran itu. Lebih parah lagi, UNHCR juga menyetop uang rutin bulanan untuk mereka karena kehabisan dana.
Pertanyaan terbesar yang harus dipikirkan dunia internasional adalah bagaimana agar aliran pengungsi bisa berhenti. Caranya tentu saja, sumber konflik yang harus diselesaikan. Mufti Agung Suriah, Syekh Hassoun (ulama ahlus-sunnah) berkali-kali berkata kepada masyarakat internasional, “Kalian hentikan suplai senjata dan dana untuk para teroris, maka Suriah akan damai dan rakyat kami akan kembali ke Suriah dalam waktu 1 bulan.”
Yang banyak dilupakan orang Indonesia adalah nasib para pengungsi internal (Internally Displaced Person/IDP), yaitu saudara sebangsa kita yang terpaksa mengungsi karena diintimidasi oleh kelompok tertentu. Lebih dari 180.000 orang Indonesia berstatus IDP. Mereka antara lain berada di Aceh, Makasar, Bima, Maluku, Flores, Poso, Papua, dan Madura. Perhatian pemerintah terhadap mereka sangat minim, bahkan cenderung mengabaikan. Padahal, sebagaimana dinyatakan oleh UNHCR, IDP adalah tanggung jawab pemerintah.
Warga Ahmadiyah di NTB sudah sejak tahun 2006 hidup di pengungsian. Warga Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura, pada 26 Agustus 2012 diserang dan diusir dari desa mereka oleh kelompok-kelompok fanatik garis keras, hingga kini masih hidup di pengungsian di Sidoarjo. Alasannya: karena mereka bermazhab Syiah. Awalnya mereka mengungsi di GOR Sampang. Pada bulan Desember 2012 (4 bulan setelah pengusiran) GOR Sampang berubah menjadi semacam penjara besar untuk hampir 200 orang pengungsi itu. Akses keluar-masuk GOR dihambat, suplai makanan dan air pun sangat terbatas. Kondisi para pengungsi yang sepertiganya adalah bayi dan balita menjadi kian miris. Berdalih tak punya uang, pemerintah Sampang menghentikan suplai makanan. Bukannya memulihkan hak mereka untuk kembali (right of return) Pemda malah mendesak pengungsi agar mau direlokasi. Dan akhirnya, aparat menyeret mereka ke mobil, lalu membawa paksa mereka ke Sidorajo untuk ditempatkan di rumah susun. Sampai hari ini.
Baik mantan Presiden SBY, maupun sekarang Presiden Jokowi, hingga kini tidak/belum berhasil mengembalikan rakyat Indonesia yang masih jadi pengungsi. Apa sebabnya? Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, ada orang-orang kuat yang mempertahankan konflik. Khusus untuk kasus Sampang, warga desa sebenarnya sudah menyatakan mau menerima kembali saudara-saudara sekampung mereka itu. Tapi ada orang-orang kuat yang terus menghalangi. Diduga kuat mereka mendapatkan dana dari negara tertentu. Negara yang sama yang juga mengalirkan dana ratusan milyar untuk menyelenggarakan seminar, menyebarkan buku gratis, dan membuat puluhan-ratusan ribu spanduk anti-Syiah, serta membayar para juru dakwah untuk menyiarkan kampanye satu nada: anti-Syiah. Melalui propaganda masif seperti ini, mayoritas opini publik pun membiarkan saudara sebangsanya hidup terusir karena mereka dipandang sesat, sehingga tidak ada upaya mendesak pemerintah.
Lalu apa keuntungan negara tertentu itu mengeluarkan dana sangat besar? Gampang ditebak, karena negara tertentu tersebut satu jaringan dengan Imperium. Madura adalah daerah kaya minyak dan saat ini sebagian besar konsesinya dipegang asing. Jadi, ini bukan soal agama, Bung. Sama seperti Suriah, akar konflik juga sangat jauh dari agama. Hanya beberapa bulan sebelum diguncang jihadis, Suriah menandatangani MoU pembangunan jalur pipa gas dengan Iran dan Irak, dan pada saat yang sama menolak rencana jalur pipa gas yang didukung oleh Imperium. Ini bukan soal agama atau mazhab. Agama telah diperalat, dan ironisnya, banyak sekali orang-orang beragama yang mau saja diperalat. (LiputanIslam.com)
*penulis adalah kandidat Doktor Hubungan Internasional Unpad