Tarli Nugroho*
Kenapa Gus Dur, yang dianggap reformis, ketika berkuasa masih melibatkan Widjojo Nitisastro dan sejumlah anggota Mafia Berkeley sebagai bagian dari tim dan penasihat ekonomi pemerintah, dan bahkan memasukan orang seperti Sofjan Wanandi sebagai salah seorang penasihat presiden? Kenapa Megawati, yang dianggap sebagai anti-tesis rezim Orde Baru, ketika berkuasa menggunakan jasa orang seperti Boediono sebagai menteri keuangan, dan lebih memilih Dorodjatun Koentjoro-Jakti sebagai menko perekonomian, yang bisa dianggap sebagai bagian dari keluarga besar pemikir ekonomi rezim lama yang seharusnya sudah ditinggalkan? Tidakkah kenyataan-kenyataan itu membuat citra “anti-tesis rezim lama” sebagaimana yang dikesankan melekat pada mereka berdua menjadi kurang koheren, inkoheren, dan bahkan inkonsisten?
Dulu saya masih bingung dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kecuali dengan nada yang agak berbau “konspiratif.” Tapi belakangan, setelah coba diuraikan dengan agak lebih seksama, saya kira penjelasan paling masuk akal atas inkoherensi yang telah disebutkan di muka ada di soal infrastruktur kekuasaan (power apparatus).
Sebagai pribadi, Gus Dur dan Megawati memang adalah simbol anti-tesis dari penguasa sebelumnya. Ini penting untuk dicatat: sebagai pribadi! Namun, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mereka hanyalah sopir baru bagi sebuah kendaraan lama yang harus menjelajahi jalan yang rusak berat. Ini yang kadang dilupakan banyak orang.
Maksudnya, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan baru, mereka harus bekerja dengan infrastruktur kekuasaan lama yang sebenarnya menjadi bagian dari masalah. Persoalannya, karena perlawanan yang mereka lakukan ketika masih menjadi tokoh oposan adalah perlawanan yang sifatnya simbolik dan kultural, tidak dalam rangka melakukan perebutan kekuasaan untuk membangun sebuah kekuasaan baru, mereka alpa membangun infrastruktur kekuasaan tandingan. Sehingga ketika rezim lama jatuh, dan sebagai tokoh anti-tesis mereka mendapat limpahan mandat dari rakyat, mereka harus berkuasa dengan infrastruktur kekuasaan lama. Di situlah kenapa nama-nama lama yang seharusnya menjadi bagian dari persoalan, atau paling tidak sudah harus ditinggalkan, ternyata masih terlibat mengoperasikan kekuasaan.
Persis dalam persoalan semacam ini seorang tokoh oposan dituntut bukan hanya bisa membangun perlawanan di level simbolik semata, sebagai anti-tesis atas status quo, tapi juga harus bisa membangun infrastruktur kekuasaan tandingan. Dengan tuntutan yang demikian, percaturan politik para oposan mestinya tidak mengenal istilah “kejuta.” Seorang tokoh oposan secara sengaja memang harus menyiapkan dirinya sejak lama bukan hanya sebagai simbol perlawanan, melainkan juga secara sengaja membangun infrastruktur kekuasaan tandingan sejak jauh hari.
Pertanyaannya, mungkinkah infrastruktur kekuasaan tandingan dibangun di luar kerangka partai politik? Menurut saya itu mustahil. Di luar kerangka partai politik, kita sulit membayangkan bisa terbentuk sebuah persekutuan gagasan yang mampu berbagi tugas secara sistematis dan cukup permanen. Dengan kata lain, infrastruktur kekuasaan tandingan pada akhirnya harus dibangun berimpit dengan infrastruktur yang melekat pada partai politik.
Inilah yang membuat kenapa saya, misalnya, sejak awal menilai proses politik yang coba dibangun oleh orang seperti Anies Baswedan sebagai sejenis pasemon saja. Jika Anies Baswedan berkuasa, dia akan mengoperasikan kekuasaan dengan infrastruktur kekuasaan yang mana? Bahkan, infrastruktur kekuasaan di partai politik yang akan menyokongnya saja berada di luar kendalinya. Di luar soal motif dan kasus hukum, kita harus mengakui bahwa langkah Anas Urbaningrum merebut Partai Demokrat tempo hari untuk memuluskan rencananya maju menjadi calon presiden dahulu, jauh lebih masuk akal daripada jalan politik yang kini ditempu Anies. Problem sebagaimana yang melekat pada Anies ini juga diidap oleh Jokowi.
Saya kira, persis di situ kita harus berhenti sejenak. Jika kita ingat, persoalan semacam inilah yang dahulu telah mendorong Gus Dur, misalnya, harus membidani PKB, dan Amien Rais harus membidani PAN, meskipun keduanya pada waktu itu telah punya kendaraan ormas besar, yaitu NU dan Muhammadiyah. Mereka pada akhirnya harus membangun partai untuk menyusun miniatur infrastruktur kekuasaan, yang itu tak bisa leluasa dibangun di dalam ormas, meskipun itu adalah sebuah ormas besar dengan jutaan ummat pendukung. Partai juga merupakan alat negosiasi yang konkret dalam operasi kekuasaan di dalam pemerintahan.
Sayangnya, dalam konteks Gus Dur dan Amien Rais tempo hari, kesempatan membangun infrastruktur kekuasaan itu terlalu mepet dengan kesempatan berkuasa mereka, sehingga mereka harus mengoperasikan kekuasaan dengan tertatih dan jauh dari efektif, yang membuat produk kekuasaan mereka jadi sangat timpang dengan identitas personal mereka sebagai simbol gerakan Reformasi.
Jadi, di luar soal gagasan atau agenda, soal lain yang mestinya tidak diluputkan oleh para pemilik suara di Republik ini adalah memperhatikan infrastruktur kekuasaan dari kandidat atau tokoh yang akan mereka dukung dalam Pemilu nanti.
Popularitas dan elektabilitas hanya bisa mengantarkan seorang tokoh memenangi hari pemilihan saja. Selebihnya, apakah dia akan bisa mengoperasikan kekuasaan atau tidak, bisa mengerjakan agenda yang dititipkan publik kepadanya atau tidak, tidak lagi tergantung kepada popularitasnya, melainkan pada penguasaannya terhadap infrastruktur kekuasaan, baik di level politik maupun ekonomi. Infrastruktur kekuasaan itulah yang akan menentukan posisi tawarnya ketika berhadapan dengan kelompok kepentingan lainnya, yang jumlahnya sangat banyak, dalam proses perumusan kebijakan. Tanpa infrastruktur kekuasaan yang memadai, ia tak akan bisa mengoperasikan kekuasaan secara efektif, seturut harapan publik yang dititipkan kepadanya.
Jadi, jika tokoh pilihan Anda tidak menguasai infrastruktur kekuasaan di dalam partai politik apapun, tidak dan atau belum menyiapkan agenda apapun, apalagi sekadar berharap mendapat limpahan wahyu di tikungan, sebaiknya berhentilah memimpikan perubahan bisa terjadi di negeri ini.
*) Peneliti di Mubyarto Institute, Yogyakarta; Ketua P2M (Perhimpunan Pendidikan Masyarakat), Yogyakarta