Muhammad Anis*
Peristiwa “Arab Spring” telah membawa babak baru bagi dinamika perpolitikan Timur Tengah. Penggulingan dan pergantian rezim serempak terjadi di beberapa negara Arab, terutama Mesir yang pergolakannya sedemikian cepat. Namun demikian, ada yang tampaknya kurang memperoleh porsi perhatian, yaitu Tunisia. Padahal justru di Tunisia-lah awal mula munculnya “Arab Spring”.
Dipicu oleh aksi bakar diri Mohamed Bouazizi—seorang pedagang sayuran di Sidi Bouzid Tunisia—massa di seantero Tunisia bangkit menggulingkan rezim. Hanya dalam tempo 28 hari, tepatnya pada 14 Januari 2011, Presiden Ben Ali mengakhiri 23 tahun kekuasaannya dengan melarikan diri ke Saudi Arabia. Aksi ini dengan cepat menjalar ke negeri-negeri Arab lainnya yang sudah lelah dengan pemerintah diktator mereka.
Namun demikian, sebagaimana pandangan Tariq Ramadan dalam bukunya “Islam and The Arab Awakening”, adalah naif bila mengesampingkan faktor kepentingan geopolitik AS dan sekutu Eropanya dalam peristiwa ini. Menurut Tariq, dengan menganalisis apa yang terjadi di Tunisia dan dampaknya ke negara-negara Arab lainnya, terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu faktor ekonomi dan seruan AS pada 2003 untuk mendemokratisasi Timur Tengah. Saat itu George W. Bush menegaskan bahwa agresi ke Irak merupakan langkah awal dari gerakan demokrasi global di Timur Tengah, ini dikarenakan Islam menolak demokrasi. Sebuah alasan yang sama sekali tidak demokratis.
Namun, pada akhirnya terbukti bahwa gerakannya itu hanyalah demi kepentingan politik dan ekonomi, di samping sentimennya terhadap Islam yang dianggapnya musuh baru pasca runtuhnya komunisme. Pemerintahan Obama melanjutkan kepentingan geopolitik dan geostrategis AS di Timur Tengah ini melalui dukungannya terhadap “Arab Spring”, meskipun secara tebang pilih. Sebab, tampaknya kepentingan AS-Eropa untuk membuka pasar Arab dan merangkulnya ke dalam ekonomi global agak terhambat oleh pemerintahan diktator semacam di Tunisia dan Mesir.
Selain itu, bangkitnya para pemain ekonomi baru seperti Cina, India, Amerika Latin, dan Afrika Selatan memberikan kekuatiran tersendiri bagi AS-Eropa. Karenanya, agresi ke Irak yang dibarengi dengan tekanan kepada Iran, krisis di Lebanon, upaya membenturkan Sunni-Syiah, penguatan Israel, dan standar ganda terhadap “Arab Spring” hanyalah sebagian persoalan yang membayangi perubahan-perubahan penting di Timur Tengah.
Tunisia Pasca Ben Ali
Tak lama pasca tergulingnya Ben Ali, Jeffrey Feltman (duta AS untuk Timur Tengah) adalah orang pertama yang berkunjung ke Tunisia. Ia diutus ke negeri di Afrika Utara itu untuk menawarkan bantuan AS terkait pergolakan masa transisi kekuasaan yang sedang berlangsung di sana. Agak menggelikan juga, karena AS berpura-pura lupa bahwa sebelumnya dia adalah pendukung Ben Ali. Tidak sedikit bantuan yang diberikan AS kepada presiden diktator tersebut, melalui USAID maupun USNAEP (US-North African Economic Partnership). Lebih dari 4 juta dolar digelontorkan AS kepada rezim Ben Ali antara 2001-2003 saja. Itu pun belum terhitung bantuan dan kerja sama militer.
Pergolakan politik ini juga memberi berkah terselubung bagi Gerakan Nahdhah (Ennahda Movement), sebuah gerakan Islam moderat yang dipimpin oleh Rashid Ghannouchi. Pemerintahan interim Tunisia memberi mereka izin untuk berubah menjadi partai politik. Dalam pandangan John Esposito dan Robin Wright, munculnya gerakan Nahdhah ini tak bisa dilepaskan dari pengaruh keberhasilan Revolusi Islam Iran, selain juga gerakan Ikhwanul Muslimin Mesir, sebagai bentuk perlawanan terhadap kediktatoran Habib Bourguiba di Tunisia. Gerakan perlawanan Nahdhah terus berlanjut ke masa Ben Ali. Sang presiden kemudian melarang gerakan ini dan memenjarakan ribuan aktivisnya, seiring dengan meningkatnya pamor Nahdhah di mata masyarakat Tunisia.
Melalui pengalaman dan gerakannya yang terorganisasi secara baik, Partai Nahdhah tampaknya jauh meninggalkan kompetitornya dari kalangan sekular. Ini terlihat pada pemilu pertama (23 Oktober 2011), yang diikuti oleh 51% pemilik hak suara di Tunisia, di mana Partai Nahdhah menang telak dengan 37,04% suara dan memperoleh 41% kursi di parlemen. Namun, kemenangan Partai Nahdhah tampaknya tak bisa diterima oleh oposisi sekular, sehingga mereka terus melancarkan protes dengan menggalang demonstrasi massa. Mereka menyebutnya gerakan Tamarud—sebagaimana aksi massa di Mesir terhadap Mursi—yang mempropagandakan mosi tidak percaya terhadap rezim Nahdhah.
Tuntutan utama gerakan Tamarud (Juli 2013) adalah pembubaran parlemen yang dianggap tidak efisien, karena banyak tuntutan rakyat yang belum terealisasi. Salah satunya adalah pemulihan kondisi ekonomi. Berbagai serikat buruh Tunisia, sebagai pilar utama lapangan kerja, memanfaatkan situasi ini untuk memprovokasi rakyat. Selain itu, friksi antar kubu politik di parlemen kian menambah beban bagi pemerintah. Merespon ini, rezim Nahdhah memilih untuk bersikap kooperatif dengan menjanjikan pemilu segera. Selain itu, dalam pandangan Rashid Ghannouchi, rezim Tunisia berbeda dengan rezim Mursi di Mesir. Pemerintah Tunisia menawarkan banyak konsesi demi menghindari polarisasi ideologis. “Kami menerapkan strategi jitu, khususnya antara Islamis dan arus modern. Ini akan menjadikan negeri kami jauh dari bahaya perpecahan. Kami menolak untuk membagi negeri ini dalam kubu mukmin dan non-mukmin,” imbuh Ghannouchi.
Gangguan dari Islam Garis Keras
Hal penting lainnya yang mesti diperhatikan adalah permainan pihak ketiga, yaitu kelompok-kelompok Islam garis keras. Kelompok radikal salafi Anshar asy-Syari’ah dituduh sebagai pelaku aksi-aksi teror terhadap tentara dan pejabat pemerintah, serta tokoh oposisi. Kelompok Anshar dipimpin oleh Abu Iyadh (alumni Al-Qaeda di Afghanistan), karenanya kelompok ini diduga kuat berafiliasi dengan Al-Qaeda. Terbukti pula dari aktifnya kelompok ini dalam mengirimkan anggota-anggotanya untuk bergabung dengan pasukan oposisi (Jabhah al-Nusrah) di Suriah.
Semakin panasnya situasi membuat Perdana Menteri Ali Larayedh mengundurkan diri pada 9 Januari 2014. Namun Tunisia tetap berhasil meratifikasi konstitusi baru pada 25 Januari 2014. Banyak pihak menyambut positif konstitusi baru yang moderat ini: menetapkan Islam sebagai agama resmi negara, namun juga mengakui kebebasan berkeyakinan, hak asasi manusia, dan bahkan menolak takfirisme. Namun kalangan konservatif (Hizbut Tahrir)—yang sejak awal ingin mendirikan negara khilafah di Tunisia—menolak keras.
Dimanfaatkan AS dan Uni Eropa
Ketidaksolidan internal ini dimanfaatkan AS dan Uni Eropa dengan terma “mengawal” transisi demokrasi di Tunisia. Menlu Kerry dalam kunjungannya ke Tunisia juga menjanjikan bantuan 24 juta dolar untuk melatih tentara Tunisia sehingga total bantuan AS untuk Tunisia sejak revolusi 2011 adalah sebesar 400 juta dolar. Namun, tentu saja “tidak ada makan siang gratis”. Sebagai imbalan, Tunisia “dipaksa” untuk berhutang pada IMF sebesar 1,76 miliar dolar. Belum terhitung kepentingan AS dan Uni Eropa lainnya.
Tampaknya Tunisia perlu belajar dari Mesir, sebagaimana yang disinggung oleh pengamat politik Rodney Shakespeare, bahwa sebuah penggulingan yang didukung Barat tidak akan menghasilkan revolusi sejati, karena pemerintahan yang baru akan selalu berada di bawah kontrol Barat. Apalagi dengan merangkul IMF, hanya akan menjadikan Tunisia menggali kuburnya sendiri.[]
*Dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta