Oleh: Binoy Kampmark*
Militer Amerika Serikat saat ini tengah kebanjiran uang. Ada $1,15 triliun yang dikucurkan dan disahkan oleh undang-undang. Sekitar 572,2 miliar dialirkan untuk belanja Pentagon.
Sekitar $58,6 miliar digunakan untuk agenda “Global War on Teror/ Overseas Contingency Operations”, $111 miliar untuk pengadaan alat-alat militer (dan jumlah ini lebih besar $17 miliar dari pengeluaran aktual untuk tahun fiskal 2015), dan lain-lain.
House Appropriations Chairman Hal Rogers (R-Ky.) menekan rekan-rekannya untuk meloloskan undang-undang, menyebutkan bahwa “paket kebijakan ini mencerminkan prioritas konservatif, baik dalam menelurkan aturan maupun pendanaan, termasuk dukungan untuk area yang kritis seperti pertahanan nasional, menghentikan peraturan yang berbahaya ataupun memangkas anggaran belanja yang berlebihan”.
Pesan ini secara garis besar menyoroti bagian keamanan. Bahkan ada juga pembahasan terkait dengan masalah utang Puerto Rico dan isu mengakhiri larangan ekspor minyak mentah. Namun, ada isu yang kurang diperhatikan yaitu pendanaan terhadap operasi masyarakat sipil, yang hanya dideskripsikan sebagai “deeper war footing”.
Andalan dari Demokrat, meski harus berhadapan dengan penentangan dari barisan mereka sendiri dalam berbagai kebijakan, namun pada akhirnya mereka semua menghendaki undang-undang tersebut lolos. Yang tidak meloloskannya akan bertanggung jawab, seperti disampaikan oleh Whip Steny Hoyer (D-Md.). Sementara Nensi Pelosi (D-Calif.) yang ‘memimpin’ barisan minoritas penentang, bersikeras bahwa perbedaan mereka harus dipecahkan.
RUU tersebut, memang bermuatan ketentuan yang licik. Seluruhnya menggunakan taktik standar: dibuat sebanyak 2.000 halaman, sehingga aturan-aturan yang disesuaikan dengan kepentingan mereka bisa diselipkan. Lalu, tidak ada yang benar-benar mewaspadai, meneliti ataupun memperdebatkan hal itu.
Roger menyatakan, bahwa RUU tersebut juga mengatur kucuran dana yang digunakan untuk memerangi teroris transnasional Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Beberapa analis memprediksi bahwa dana akan dikeluarkan melalui Overseas Contingency Operations, hal yang biasa dilakukan oleh pemerintahan Presiden Barack Obama. Pada Bovember tahun lalu, Obama mengusulkan amandemen untuk Departemen Pertahanan, dan Departemen Luar Negeri dan Program Internasional – untuk mendanai OCO. Termasuk, $5,6 miliar untuk aktivitas OCO untuk memerangi ISIS.
Pengamat hukum Jack Goldsmith dari Harvard University menyatakan bahwa Kongres akan mengizinkan penggunakan kekuatan yang disesuaikan dengan kemampuan/ alokasi yang disediakan. Ini adalah poin yang menarik, mengingat dalam ayat 8 (a)(1) War Powers Resolution menyebut bahwa otorisasi Kongres untuk menggunakan kekuatan tidak dapat diputuskan dalam ketentuan hukum jenis apapun, kecuali ketentuan tersebut secara khusus memberikan kewenangan bagi Angkatan Bersenjata AS untuk unjuk kekuatan di hadapan musuh (misalnya latihan militer-red).
Quibbler memiliki pandangan berbeda tentang hal ini. Namun jelas, ini adalah akrobat hukum, dan secara efektif akan memberikan legitimasi bagi keterlibatan AS dalam konflik di luar negeri tanpa harus dihadapkan pada debat publik. Artinya, mesin perang AS tidak akan terganggu oleh opini dan disukusi publik.
Memorandum pendapat untuk Jaksa Umum AS di Departemen Kehakiman mengenai otorisasi operasi militer lanjutan di Kosovo pada tahun 2000 adalah titik poin kasus. Kala itu, berpendapat diartikan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Kongres, karena lembaga itu bisa mengeluarkan persetujuan melalui proses alokasi dalam bidang ‘menciptakan perang’.
Karena itulah, dibutuhkan pandangan yang agak fleksibel tentang kerangka War Powers Resolution, yang dirancang untuk memenuhi maksud/ tujuan dari para perumus konstitusi AS — dan memastikan bahwa keputusan kolektif baik dari presiden maupun dari Kongres mengizinkan “pengenalan Angkatan Bersenjata AS kepada musuh” ataupun “terus menggunakan kekuatan tersebut dalam situasi yang bermusuhan atau sejenis itu”.
Ayat 8 (a) (1) dari War Powers Resolution telah ‘dikebiri’. Disebutkan bahwa ayat itu hanya sesuai untuk memorandum Kosovo yang “tidak lagi memberikan izin bagi Kongres untuk mengotorisasi operasi militer…”
[Catatan LI: ayat 8 (a) (1) War Powers Resolution melarang Kongres terlibat dalam keputusan terkait perang ataupun operasi militer. Namun oleh Kongres, ayat itu disebut hanya berlaku pada kasus memorandum Kosovo.]
RUU ini akhirnya menjadi pintu pembuka untuk bagi Angkatan Bersenjata AS unjuk gigi di Suriah dan Irak. Mereka bisa saja mengklaim bahwa di Irak dan Suriah ada musuh, dan karenanya harus dilakukan operasi militer. Selama ini, kebijakan dari pemerintahan Obama adalah menentang penempatan tentara di darat (dalam wilayah musuh), namun ada banyak saluran-saluran khusus yang dipakai untuk melegalisir hal tersebut.
Akhirnya, perang permanen yang diciptakan oleh AS telah mengakar di setiap lini. Ada hukum-hukum negara yang membenarkan operasi ini. Aturan ini dirancang, lalu disahkan (walau dengan sembunyi-sembunyi) oleh Kongres. Pengawasan dari publik dan media pun diatur agar tidak terlalu heboh. (LiputanIslam.com)
—
*Binoy Kampmark adalah dosen di RMIT University, Melbourne. Tulisan ini diterjemahkan dari counterpunch.org