Bogor, LiputanIslam.com — Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid meminta Kementerian Agama untuk memangkas lamanya daftar tunggu calon jamaah haji Indonesia.
“Saya meminta Kementerian Agama memiliki keseriusan membuat terobosan dan inovasi mengurangi masa tunggu calon jamaah haji yang mencapai puluhan tahun,” ujar anggota Fraksi PKS itu dalam Rapat Konsinyering Komisi VIII DPR terkait evaluasi pelaksanaan ibadah haji di Villa DPR, Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (25/11).
Hidayat menjelaskan, payung hukum mengenai penentuan kuota jamaah haji tiap negara adalah Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Islam (KTT OKI) tahun 1987, di mana ditentukan kuota jamaah haji adalah menggunakan rasio 1/1000.
Dengan semakin meningkatnya penduduk Indonesia, peraturan rasio 1/1000 yang ditetapkan sejak 1987, menurut dia, sudah tidak relevan. Meningkatnya permintaan haji dalam kondisi kuota haji yang tidak berubah menyebabkan waktu tunggu calon jamaah haji semakin panjang.
Ia menyebutkan, di Sulawesi Selatan masa tunggu haji sudah mencapai 40 tahun, di Sumatera sekitar 25 tahun, di DKI Jakarta 20 tahun. Untuk itu, Hidayat menawarkan beberapa solusi.
“Agar Pemerintah Indonesia mengusulkan kembali kepada OKI untuk membahas ulang mengenai pembagian kuota, sebab payung hukumnya ada di sana. Jika payung hukumnya bisa kita ubah, maka ini akan membawa manfaat yang besar bagi calon jamaah haji kita,” ujar Hidayat.
Ada tiga opsi yang diusulkan oleh Hidayat. Opsi pertama adalah usul untuk meningkatkan rasio jamaah haji terhadap jumlah penduduk, misalkan dari 1/1000 menjadi 1/500.
Baca juga: Terkait Izin FPI, Mendagri Tito Akan Rundingkan Dulu Dengan Menkopolhukam
Jika itu tidak memungkinkan, maka opsi yang kedua adalah membuat kesepakatan di OKI agar Indonesia bisa mengambil kuota dari negara-negara yang kuota hajinya tidak terpakai. Contoh beberapa negara yang kuota hajinya tidak terpakai adalah negara-negara Timur Tengah karena berlangsungnya perang dan negara Filipina di ASEAN.
Jika kedua opsi tidak memungkinkan, maka opsi terakhir adalah Pemerintah Indonesia harus membangun komunikasi dan bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk menjalin kesepakatan agar kuota yang tidak dipakai oleh suatu negara bisa digunakan oleh jamaah haji Indonesia.
Usulan-usulan Hidayat terkait dengan solusi untuk memangkas daftar tunggu calon jemaah haji via OKI, disambut baik oleh pihak Kemenag, yang menyatakan akan segera mengkomunikasikan masalah ini ke pihak OKI dan Arab Saudi.
Sebelumnya, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan regulasi agar seluruh kuota haji Indonesia dapat dimanfaatkan oleh warga negara Indonesia yang belum pernah berhaji. Selain itu, pemerintah pun telah berencana untuk memanfaatkan kuota-kuota negara lain yang tidak terserap secara maksimal. (Ay/Antara)