Jakarta, LiputanIslam.com — Sebelumnya, Persaudaraan Alumni (PA) 212 mengklaim telah mendapat izin dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengadakan Reuni Akbar 212 di Monas, Jakarta Pusat. Rencanaya, reuni PA 212 itu akan dilangsungkan lagi di Monas pada Senin (2/12).
Namun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan mereview dahulu baru kemudian meminjamkan tempat atau tidak.
“Kemudian Pemprov me-review dan dari situ Pemprov memutuskan apakah meminjamkan atau tidak. Itu prosesnya selalu begitu,” ucap Anies.
Anies di Balai Kota Jakarta Jumat mengatakan pihak yang ingin mengajukan peminjaman Monas harus memberikan proposal.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Polisi Argo Yuwono mengatakan polisi akan mengkaji izin acara Reuni Akbar 212 jika pihak penyelenggara mengirimkan surat pemberitahuan. Namun sampai sekarang belum ada surat pemberitahuan ke kepolisian.
Baca juga:
“Kalau ada surat pemberitahuan (dari PA 212) ke kepolisian, akan kami analisis. Kami juga memerlukan intelijen,” kata Brigjen Pol. Argo di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (21/11).
Data intelijen diperlukan untuk merencanakan langkah yang harus dilakukan kepolisian untuk mengamankan suatu acara.
“Tentu kami tetap berkolaborasi dengan TNI untuk pengamanan, seandainya surat pemberitahuan sudah masuk ke kepolisian,” kata Argo.
Baca juga: Densus 88 Musnahkan Bom dengan Metode Pendistrakteran
Sementara, Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan tidak perlu pengamanan khusus terkait dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GPNF) Ulama menggelar Reuni 212 di Lapangan Monumen Nasional (Monas) Jakarta, 2 Desember 2019.
“Enggak perlu (pengamanan khusus),” kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (21/11).
Menurut Mahfud, aparat kepolisian sudah memiliki protap dalam melakukan pengamanan aksi-aksi yang digelar oleh masyarakat. (Ay/Antara)