Jakarta, LiputanIslam.com— Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan terdapat 14 ribu desa di Indonesia yang masih belum menikmati listrik.
“Ini data dari BPS, kurang dari 14 ribu desa belum menikmati aliran listrik,” kata Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kemendagri, Benny Irwan di Jakarta, Selasa (19/11).
Benny menerangkan, permasalahan listrik ini mempengaruhi jalanya pemerintahan yang ada di desa. Padahal, pemerintahan desa berperan penting dalam mendukung kepentingan masyarakat.
Baca: YLKI: Padamnya Listrik Rugikan Konsumen dan Pelaku Usaha
“Kalau di desa, semua bertumpu pada kondisi pemerintahan desa yang beragam,” ucapnya.
Berdasarkan catatan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), elektrifikasi hingga kuartal III 2019 baru mencapai 98,86 persen atau sebanyak 68.037.004 unit rumah tangga dari target.
Sementara itu, sebanyak 18 kementerian dan lembaga secara rutin melakukan aktivitas langsung dengan desa. Akan tetapi, persoalan listrik masih belum bisa ditangani.
“Kurang lebih 18 kementerian dan lembaga punya urusan langsung ke desa. Saya pikir tidak ada urusan yang tidak diurus desa,” ujarnya.
Tidak hanya soal listrik, sebanya 10.000 desa sama sekali tidak memiliki kantor untuk melakukan aktivitas. Akhirnya, garasi rumah kepala desa menjadi kantor untuk menjalankan pemerintahan desa.
Dia menyampaikan, ke depan dana desa harus terus didorong pemanfaatannya untuk menyejahterakan masyarakat. Selain itu, pengelolaan dana desa juga harus dibina agar lebih tepat sasaran.
“Pembina ini juga bermacam-macam. Sehingga ini berpengaruh ke kualitas penyelenggaraan desa tadi. Terkait dana desa berkaitan dengan Kemendagri. Saya ingin menjelaskan begitu dana sampai ke kabupaten dan disalurkan ke desa, Kemendagri yang atur,” terangnya. (sh/antaranews/merdeka)