Jakarta, LiputanIslam.com — Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Bukhori Yusuf menilai radikalisme muncul karena ada celah kajian jihad di dalam konstitusi yang tidak selalu dimaknai dengan mengangkat senjata.
“Ada ruang-ruang jihad di dalam konstitusi yang tidak selalu dimaknai dengan mengangkat senjata. Dan itu ingin saya sampaikan,” kata Bukhori dalam wawancara dengan Antara di Jakarta, Jumat (15/11).
Ia menjelaskan kalau jihad mengangkat senjata dan perang itu memerlukan persetujuan pemimpin, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Pemerintahan atau Presiden Republik Indonesia.
Ia menambahkan, agama Islam mengatur jika kemudian tidak suka dengan orang yang ditunjuk menjadi pemimpin, maka diadakan musyawarah. Di dalam konstitusi yang berlaku di Indonesia pun demikian.
“Oleh karena itu umat Islam harus paham. Jika kemudian tidak suka dengan Presiden, ya suatu saat pilihlah orang yang disukai,” ujar Bukhori.
Mengutip dari pendapat ulama Mesir, Yusuf Al-Qaradhawi, Bukhori menjelaskan untuk hal ini jihad dibagi ke dalam empat tingkatan yaitu jihad dengan lisan, jihad dengan tulisan, jihad dengan perbuatan baik yang tidak merusak (amar ma’ruf nahi munkar), dan jihad terakhir dengan mengangkat senjata.
Baca juga: Kapolda Sumut Ungkap Beberapa Modus Teroris
Ia menjelaskan jihad yang pertama dilakukan dengan lisan atau dialog kepada perwakilan-perwakilan masyarakat agar menyampaikan keberatan-keberatan terhadap suatu kebijakan.
Jihad kedua melalui tulisan, yaitu dengan cara undangan para pemangku kebijakan agar bisa hadir berdiskusi membahas keberatan-keberatan yang dirasakan.
Jika tidak bisa juga, lalu sampaikan dengan jihad ketiga, yaitu melalui penyampaian pendapat di muka umum (berdemonstrasi) dengan cara-cara baik sesuai dengan konstitusi dan peraturan yang berlaku. (Ay/Antara/Merdeka)