Jakarta, LiputanIslam.com — Anggota Komisi II DPR RI sekaligus politisi PKS Mardani Ali Sera menanggapi kabar politisi PDI Perjuangan, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan menempati posisi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia tidak setuju karena menurutnya bertentangan dengan aturan yang ada di BUMN. Mardani mempertanyakan kepatutan seorang anggota parpol tertentu menjabat jabatan di BUMN.
Mardani mengatakan, status Ahok sebagai anggota dalam partai politik bertentangan dengan aturan terkait pemilihan komisaris atau direksi BUMN.
Menurut dia, aturan tersebut dibuat untuk menjaga agar tidak ada konflik kepentingan di dalam BUMN.
“Ada aturan yang nanti menjaga BUMN tersebut betul-betul untuk kepentingan bangsa, rakyat, dan negara,” kata dia.
Mardani menyarankan agar Ahok tetap konsisten di jalur politik saja, jangan berpindah ke jalur di luar politik.
“Nanti kalau dia melepaskan anggotanya, menurut saya, berjuang konsisten saja. Kalau mau jalur politik ya di jalur politik. Jangan di jalur yang lain,” kata Mardani.
Baca juga: Kementerian BUMN: Ahok Akan Duduki Posisi Penting Salah Satu BUMN Strategis
Sementara, politisi Gerindra Sandiaga Uno berharap masyarakat ikut mendukung apabila mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok telah resmi dipilih sebagai pemimpin baru di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Setelah (Ahok) terpilih, kita sudah wajib (mendukung) karena BUMN itu milik rakyat, milik bangsa dan negara, jadi patut didukung,” kata Sandiaga seusai mengisi acara Seminar dan Diskusi bertajuk “Jihad Ekonomi melalui Pengembangan UMKM” di Yogyakarta, Kamis (14/11).
Sandiaga yakin Menteri BUMN Erick Thohir sebagai pengambil kebijakan memastikan bahwa jajaran pimpinan BUMN baik komisaris maupun direksi yang dipilih sesuai dengan prinsip “the right man on the right place” (orang yang benar ada di tempat yang benar).
“Mungkin Pak Ahok memiliki kekuatan di bidang pertambangan karena beliau sarjana pertambangan, yang dicari tentu kecocokannya kepada ‘the right man on the right place’,” kata mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.
Meski demikian, Sandiaga meminta masyarakat tak perlu buru-buru mengomentari dan berspekulasi terlebih dahulu mengenai rencana penunjukan Ahok sebagai bos di salah satu perusahaan pelat merah oleh Menteri BUMN. (Ay/Antara)