Jakarta, LiputanIslam.com — Untuk mengatasi radikalisme dan intoleransi yang mengancam negara dan Pancasila yang sudah menjalar ke berbagai sektor kehidupan, Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani, menyarankan agar pemerintah segera memiliki kerangka kerja.
“Negara belum memiliki paradigma, belum memiliki kerangka kerja bagaimana intoleransi dan radikalisme itu akan diatasi,” kata dia, di Jakarta, Senin (11/11) dalam seminar bertajuk “Merawat Kemajemukan, Memperkuat Negara Pancasila”.
Setara Institute terus mengingatkan agar pemerintah segera merancang kebijakan holistik penanganan intoleransi radikalisme yang presisi dalam kerangka demokratis dan berparadigma hak asasi manusia.
Baca juga: JK: 99,9 Persen dari Satu Juta Masjid dan Mushala Bebas dari Radikalisme
Menurut Ismail, masyarakat Indonesia tidak ingin menguatnya intoleransi dan radikalisme menjadi alat penundukan dan justifikasi tindakan politik pemerintah dalam membatasi kebebasan sipil warga. “Kita mesti beri obat penawar, penanganan intoleransi dan radikalisme dalam kerangka demokrasi dan hak asasi manusia.”
Selain soal kerangka kerja, dia mengharap rencana amandemen undang-undang dasar nanti mesti membawa Indonesia menjadi lebih demokratis, berkualitas, dan memperkuat jaminan HAM, khusus soal toleransi.
“Kita tidak ingin amandemen yang rencananya akan dijalankan pada periode ini semata-mata untuk menjustifikasi tindakan-tindakan politik jangka pendek,” ujarnya. (Ay/Antara/Tempo)