Jakarta, LiputanIslam.com — Komisi IX DPR meminta kepada pemerintah agar iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk peserta kategori pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas III tidak dinaikkan atau tetap seperti sebelumnya.
“Setelah mendengar aspirasi masyarakat, Komisi IX DPR tetap konsisten dengan hasil kesimpulan rapat kerja gabungan pada tanggal 2 September 2019,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Ansory Siregar yang memimpin rapat saat membacakan kesimpulan, di Jakarta, Jumat (8/11).
Komisi IX juga mendesak Kementerian Kesehatan untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mencari pembiayaan terhadap seluruh kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta kategori pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja.
“Pembiayaan selisih kenaikan iuran JKN bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja harus dicari selambat-lambatnya 31 Desember 2019,” kata Ansory.
Baca juga: Banyak Peserta BPJS Mandiri Turun Kelas di Kulonprogo Hingga Kebijakan Menkes Terawan
Sementara, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengaku akan berkeliling untuk mendorong pemberian subsidi bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kelas III.
“Pasti selalu ada peluang, ‘urung ono’ (belum ada) keputusan, jadi saya ke Mensesneg dulu, nanti ke Menteri PMK (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), ini mau ‘roadshow’,” kata Menkes di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.
Menkes mengaku belum dapat memastikan berapa anggaran dan kapan kebijakan tersebut dapat pasti diimplementasikan. Dan ia pun mengaku belum sempat membicarakan hal tersebut kepada Presiden Jokowi. (Ay/Antara)