Beirut, LiputanIslam.com – Sekjen Hizbullah di Libanon, Sayid Hassan Nasrallah, mengimbau kepada para pengunjuk rasa yang tergabung dalam aksi “Al-Harak” (Gerakan) untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat menjurus pada chaos atau kekacauan serta konflik horisontal, karena ada pihak-pihak tertentu, termasuk sebagian media, berusaha mengupayakan demikian.
Dalam pidatonya di Beirut, Jumat (1/11/2019), Nasrallah menyatakan bahwa unsur yang selama ini dapat mencegah aksi itu menjurus kepada kekacauan adalah kesadaran banyak orang Libanon sendiri, dan berbagai elemen politikpun juga berusaha mengendalikan situasi agar tidak terjebak pada kekacauan.
Dia juga mengimbau kepada media untuk tidak mengompori keadaan dan menebar fitnah, dan kepada para petinggi politik untuk tidak membiarkan gelombang unjuk rasa ditunggungi oleh slogan dan tendensi sektarian.
“Segala yang kami lakukan sejak pekan lalu ialah berusaha mencegah kejatuhan negara kepada kekacauan dan kevakuman, dan ini demi menghadang orang yang berupaya menebar kekacauan dan pihak yang berada di baliknya,” ungkap Nasrallah.
Baca: Parlemen: Intervensi Amerika adalah Akar Masalah Krisis di Lebanon
Dia menambahkan, “Ada tuntutan-tuntutan yang benar (dari demonstran), ada korupsi besar di negara ini, dan ada kesulitan-kesulitan untuk menjamin adanya alternatif-alternatif. Karena itu kami melakukan tindakan-tindakan penuh rasa tanggungjawab, tidak menunggangi gelombangnya, dan mengutamakan tanggungjawab mencegah keruntuhan negara hingga kemudian terjadi pengunduran diri pemerintah.”
Sayid Nasrallah memastikan bahwa pemerintah Libanon belakangan ini bukanlah pemerintahan Hizbullah karena kelompok pejuang ini tidak memegang kementerian-kementerian utama dan bukan pula pihak terkuat dalam pemerintahan. Menurutnya, pihak asinglah yang bersikeras berusaha mengesankan dan menyebut pemerintahan itu sebagai pemerintahan Hizbullah.
Dia juga mengaku tidak mencemaskan kondisi muqawamah (resistensi anti Israel) terkait dengan gelombang unjuk rasa al-Harak.
“Kami tidak mendukung mundurnya pemerintah bukan karena pemerintahan ini adalah pemerintahan Hizbullah. Kami tidak mencemaskan muqawamah, karena muqawamah sangat tangguh, tak ada yang menduga ada sesuatu yang menggoyang kami, kami hanya mencemaskan kondisi negara,” tegasnya.
Baca: Hizbullah Serang Drone Israel di Angkasa Libanon
Dia menjelaskan bahwa mengenai pengunduran itu ada dua pandangan yang satu di antaranya “mendorong kami untuk tidak mendukung pengunduran, namun kami harus mendengarkan al-Harak yang hakiki. Sebagian orang berbicara mengenai benturan positif, dan kami memandang bahwa benturan positif itu ialah pertemuan pemerintah siang malam untuk menetapkan undang-undang pemberantasan korupsi, pengembalian harta yang ditilap, dan undang-undang amnesti umum. Kita harus memenuhi tuntuan masyarakat.”
Dia melanjutkan bahwa pandangan yang lain menganggapnya sebagai “netralisasi pemerintahan atau pengunduran diri pemerintah”, dan dia mengaku mengkhawatirkan opsi ini karena akan ada kevakuman pemerintahan dan penonaktifan undang-undang.
Sekjen Hizbullah kemudian menegaskan keharusan mengatasi kevakuman sesegera mungkin, dan pemerintahan baru nanti harus mendengarkan tuntutan rakyat yang telah turun ke jalan-jalan. (mm/raialyoum)