Jakarta, LiputanIslam.com — Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya akan melakukan pekerjaan ala sirkus jika Undang-Undang KPK tidak segera direvisi.
“Saya berkeyakinan (UU KPK) harus direvisi. Karena saya ingin pemberantasan korupsi lebih maju lagi. Operasi tangkap tangan (OTT), sadap, tuntut. Itu kerja ala sirkus,” ujar Masinton saat menghadiri diskusi publik “Habis Demo Terbitlah Perppu” di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (8/10).
Menurutnya, pendanaan pemberantasan korupsi yang sudah 15 tahun dilakukan oleh KPK jauh lebih besar daripada pengembalian uang yang diterima Negara.
“Kerugian negara yang dikembalikan oleh KPK itu Rp3,4 triliun. Sedangkan anggaran KPK itu Rp15 triliun. Apakah anggaran negara dengan kerugian negara yang dikorupsi sudah optimal dikembalikan? Jauh,” ujar Masinton.
Ia menganggap apa yang dilakukan KPK seharusnya dapat lebih optimal. Sebab, parameter suksesnya penindakan korupsi itu dilihat dari pencegahan, penindakan, dan pengembalian kerugian negara.
“KPK cuma bisa menyadap, OTT, sadap, OTT. Mana pencegahan yang dilakukan KPK? Kerjanya terjebak rutinitas. Kerja sirkus,” kata Masinton.
Baca juga: Kajian ICW: Jika Tidak Ada Perppu KPK, Maka Akan Ada 10 Konsekuensi yang Berbahaya
Menanggapi pernyataan Masinton tersebut, Penggiat Antikorupsi yang cukup aktif di Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho tak sependapat dengan Masinton. Menurut dia, KPK saat ini lebih banyak melakukan OTT Kasus Penyuapan yang domainnya tidak menyentuh kas negara, sehingga tidak merugikan negara.
“KPK 70 atau 80 persen kasus-kasus yang ditangani mereka kasus penyuapan pak. Jadi kalau saya menyuap ke A, itu tidak ada kerugian negaranya. Jelas,” ujar Emerson. (Ay/Antara)