Jakarta, LiputanIslam.com— Dana yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai pembangunan ibu kota baru mencapai Rp 89,4 triliun. Dana tersebut dibiayai melalui APBN.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, ada tiga sumber pendanaan yang digunakan untuk pembangunan ibu kota baru.
Pertama, melalui APBN sebesar RP 89,4 triliun (19,2 persen), kedua, melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 253,4 triliun (54,4 persen), dan terakhir melalui pendanaan swasta sebesar RP 123,2 triliun (26,4 persen.
Baca: Pemindahan Ibu Kota Negara, Siapa Yang Diuntungkan?
“Di sini, porsi APBN adalah dari pengelolaan aset BMN (Barang Milik Negara) dan pengelolaan aset yang membutuhkan waktu sehingga untuk akselerasi tahap awal masih berpotensi menggunakan rupiah murni dari APBN,” ujar Sri Mulyani.
Adapun untuk dana awal, pemerintah telah menyiapkan sebesar RP 2 triliun. Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, dana tersebut mayoritas akan digunakan untuk infrastruktur dasar.
“Itu total beberapa kementerian untuk persiapan master plan, urban design, sama dimulainya infrastruktur dasar,” ucapnya.
Pemerintah akan berfokus pada infrastruktur dasar untuk memulai pembangunan ibu kota baru. Infrastruktur dasar ini seperti jalan dan saluran air. (sh/kontan/ekonomi.bisnis)