Jakarta, LiputanIslam.com — Jaksa Agung HM Prasetyo meminta pemerintah untuk mengkaji terlebih dahulu sebelum menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dengan syarat ada kegentingan yang memaksa.
“Tentunya perlu dikaji dulu apakah di situ memenuhi persyaratan untuk dibuat Perppu, antara lain kegentingan memaksa dan tidak ada peraturan perundangan yang mengatur. Apakah betul ada kegentingan yang memaksa?” kata Prasetyo di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (27/9).
Selain Perppu, dia mengatakan terdapat cara lain yang dapat ditempuh untuk revisi UU KPK, yakni mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Ia pun meminta langkah yang ditempuh pihak yang keberatan dengan revisi UU KPK harus konstitusional, bukan dengan membuat kegaduhan.
Sebelumnya, ia berpendapat bahwa revisi UU KPK akan membuat penegakan hukum lebih sehat dengan adanya check and balances.
“Harapan kami dengan revisi UU KPK itu, cek and balances akan terjadi dan penegakan hukum lebih sehat, tidak melahirkan praduga-praduga,” ujar Prasetyo di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (20/9).
Sementara Lembaga swadaya masyarakat yang membidangi pengawasan hak asasi manusia, Imparsial menilai revisi UU KPK yang disahkan DPR cacat formil.
Baca juga: Presiden Pertimbangkan Perppu KPK, Sedangkan Menkumham Tidak Setuju
Direktur Imparsial Al Araf mengatakan proses revisi UU KPK bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang pembentukan perundang-undangan.
“Revisi UU KPK cacat formil karena dilakukan tanpa proses yang partisipatif dan tidak termasuk dalam prolegnas prioritas tahun 2019,” ujar Al Araf dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/9).
Menurut dia, pembahasan revisi UU KPK cenderung dilakukan secara tergesa-gesa. Padahal, kata dia, prinsip utama dalam pembuatan perundang-undangan harus dilakukan secara transparan dan partisipasif. (Ay/Antara)