Jakarta, LiputanIslam.com — Tim Advokasi Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan dan Demokrasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) telah menyiapkan setidaknya 20 pengacara publik untuk mendampingi mahasiswa pendemo di Gedung DPR yang ditangkap polisi.
“Pengacara publik kurang lebih 20-an sementara ini, dan masih akan mungkin bergabung teman-teman organisasi masyarakat sipil dan kantor hukum yang lain,” kata Direktur LBH Jakarta Arif Maulana saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (25/9).
Selain LBH Jakarta, ada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Kontras, LBH Masyarakat, LBH Pers, Lokataru, Institute for Criminal Justice Reform ( ICJR), dan LBH PP Muhammadiyah.
Ia memastikan para pengacara publik itu sudah berada di Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat untuk memberikan pendampingan kepada mahasiswa yang diamankan.
Dari laporan pengaduan yang masuk, mahasiswa yang diamankan di Polda Metro Jaya sebanyak 94 orang dan 49 orang di Polres Metro Jakbar.
Selain itu, pihak LBH Jakarta bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban saat aksi demonstrasi mahasiswa di Gedung DPR pada 24 September 2019 kemarin.
“Mulai hari ini, setelah konferensi pers ini, kami membuka posko pengaduan,” lanjutnya.
Baca juga: KPK Identifikasi 26 Poin Revisi UU KPK Riskan
Ia mempersilakan siapa saja yang merasa menjadi korban atau keluarganya menjadi korban, misalnya belum kembali ke rumah setelah aksi mahasiswa di Gedung DPR, Selasa (24/9) untuk melapor.
“Bagi teman-teman yang merasa anggota keluarga, teman kuliah, sahabat, temannya belum kembali ke rumah atau kampus setelah aksi mahasiswa dan masyarakat sipil semalam di DPR, silakan mengontak kantor yang saya sebutkan,” katanya.
Arif mengaku banyak mendapatkan telepon dari mahasiswa yang kebingungan mengadukan persoalan itu dan mencari pendampingan hukum. (Ay/Antara)