Jakarta, LiputanIslam.com — Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif menyesalkan langkah DPR dan pemerintah yang terburu-buru dalam merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang tidak melibatkan pimpinan KPK untuk diajak diskusi.
“Kelemahannya kemarin, prosedurnya. KPK tidak diajak berunding oleh Menteri HAM dan DPR,” kata Buya Syafii seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/9/2019).
Menurutnya, substansi revisi UU KPK sesungguhnya tidak bisa dilihat secara hitam putih dan masih bisa didiskusikan dengan berbagai pihak terkait. Sayangnya hal tersebut tidak dilakukan oleh DPR dan pemerintah.
“Misalnya, ada usul dewan pengawas. Sesungguhnya bisa didiskusikan itu. Tapi kan kemarin langsung digitukan (disahkan). Jadi terbakarnya teman-teman ini,” kata dia.
Sehari sebelum pengesahan revisi UU KPK, Presiden Jokowi sebenarnya sudah sempat dijadwalkan bertemu pimpinan KPK. Namun, pertemuan itu batal.
Selain Ahmad Syafii Maarif, Sinta Nuriyah, istri mendiang presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, pun tak bisa menyembunyikan kekesalannya saat ditanya soal revisi UU KPK.
Baca juga: Setelah Revisi UU Disahkan, Sistem Kerja KPK Berubah Hingga ICW Pesimistis
Ia kesal karena DPR dan pemerintah tetap mengesahkan revisi UU KPK meskipun dirinya sudah berkali-kali menyatakan penolakan. Sinta merasa kecewa kepada pemerintah dan DPR yang mengabaikan masukan publik dalam revisi undang-undang KPK.
Keluarga Gus Dur termasuk pihak yang keras mengkritik sejumlah isu pasal dalam revisi UU KPK serta proses pemilihan calon pimpinan KPK.
Sinta bahkan sempat mengikuti aksi protes seleksi capim KPK di depan Gedung KPK pada 28 Agustus 2019. (Ay/Kompas)