Jakarta, LiputanIslam.com— Target peremajaan perkebunan (replanting) kelapa sawit rakyat pada tahun ini terancam gagal tercapai. Untuk itu, pemerintah merevisi luasan replanting sebelumnya 200.000 ribu hektare menjadi 180.000 hektare per tahun.
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono mengatakan, proses administrasi yang harus dipenuhi petani kelapa sawit rakyat untuk bisa mendapatkan bantuan masih berlangsung lamban. Akhirnya, pemerintah melakukan revisi.
Baca: Alokasi Dana Sawit Dinilai Masih Salah Sasaran
“Ini lebih pada posisi administrasi setelah 3 bulan kita evaluasi. Sebenarnya usulan (merevisi target) sudah cukup lama kita sampaikan melalui surat. (Usulan disampaikan pada) Juli. Memang hari ini diputuskan tadi 180.000 (hektare per tahun),” kata dia, Rabu (18/9).
Dia memprediksi, realisasi replanting hingga akhir tahun hanya akan mencapai 111.000 hngga 119.000 hektare. Sebab, pada periode Januari-Juni 2019 belum ada satu hektare lahan yang diremajakan kembali.
Untuk mempercepat proses administrasi, kata dia, pihaknya akan melibatkan surveyor. Kerja sama dengan surveyor ini sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
“Makanya kami tidak bisa sendirian, kami akan melibatkan surveyor, sehingga tidak hanya dari tim kami, supaya ada percepatan,” ujarnya, Kamis (19/9).
Dia mengaku yakin jika kerja sama dengan surveyor bisa dimulai tahun ini, jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan hingga akhir tahun bisa mencapai 180.000 hektare. (sh/cnnindonesia/ekonomi.bisnis)