LiputanIslam.com — Perdana Menteri Korea Selatan Chung Hong-won mengundurkan diri dari jabatannya, hari Minggu (27/4), sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas musibah tenggelamnya kapal feri Sewol yang menewaskan hampir 200 penumpang dan puluhan lainnya masih belum ditemukan.
“Selama proses pencarian, pemerintah telah melakukan langkah-langkah yang tidak tepat dan mengecewakan publik. Saya harus bertanggungjawab atas segalanya sebagai perdana menteri. Maka saya mengundurkan diri sebagai perdana menteri,” kata Chung Hong-won dalam pidato pengunduran dirinya.
Sikap tersebut sangat bertolak belakang dengan perdana menteri Malaysia dan para pejabat tinggi Malaysia yang sama sekali tidak menunjukkan tanggungjawabnya dalam musibah hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH370.
Hampir 2 bulan sudah pesawat MH370 dengan 269 penumpang dan awaknya hilang tanpa jejak, dan hingga saat ini belum ada yang bertanggungjawab atas musibah itu.
Memang, sampai saat ini musibah itu masih misteri, namun mestinya harus ada yang bertanggungjawab, yaitu pejabat yang terkait dengan masalah penerbangan. Dan karena hilangnya MH370 juga menyangkut masalah keamanan nasional, tidak hanya menteri transportasi, namun juga perdana menteri Malaysia seharusnya bertanggungjawab.
Setelah hampir 2 bulan upaya pencarian MH370 yang tidak membawan hasil, yang dibutuhkan adalah penanggungjawab atas musibah ini demi menjaga perasaan keluarga ratusan korban yang tidak diketahui nasibnya. Kehilangan anggota dengan cara yang tidak wajar seperti musibah MH370, sudah sangat melukai hati keluarga para korban. Tidak adanya tanggungjawab dari pemerintah Malaysia membuat hati keluarga korban semakin sakit lagi.
Para pejabat Malaysia harus meniru pejabat Korea Selatan, dan pejabat-pejabat negara lain yang mampu menjaga integritasnya dengan mengundurkan diri dari jabatannya karena kesalahan yang sangat mendasar.
Selain para pejabat terkait yang seolah-olah tidak terpengaruh dengan musibah yang memalukan Malaysia itu, publik Malaysia pun terkesan demikian. Hanya ada keluhan mantan Deputi Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan editorial harian “Utusan” yang mempertanyakan sikap dan keterlibatan pemerintah Malaysia atas musibah tersebut.
Ada apa dengan Malaysia?
Ini adalah beberapa contoh negarawan yang mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.
PM Latvia Mundur karena Atap Runtuh
Perdana Menteri Latvia Valdis Dombrovskis mengundurkan diri pada bulan November 2013 lalu. Aksi ini dilakukan pasca insiden runtuhnya atap supermarket yang menewaskan 54 orang.
“Mempertimbangkan tragedi yang terjadi dan semua hal terkait… sebuah pemerintahan baru dibutuhkan, tentu dengan dukungan besar dari parlemen,” ucap Dombrovskis sembari menahan air mata, dalam pernyataan pengunduran dirinya itu.
“Oleh karena itu, saya telah mengajukan pengunduran diri saya dari jabatan Perdana Menteri,” imbuhnya.
Insiden yang terjadi pada 21 November 2013 tersebut merenggut 54 nyawa. Atap supermarket Maxima ambruk saat supermarket tersebut tengah ramai oleh para pembeli. Insiden itu disebut sebagai tragedi terburuk sepanjang sejarah Latvia.
Parahnya, pada 23 November malam, sepertiga bagian atap lainnya kembali ambruk. Presiden Latvia Andris Berzins telah menyerukan adanya penyelidikan cepat dan menyeluruh atas kejadian yang disebutnya sebagai “pembunuhan massal orang-orang tak berdaya”.
PM Ukraina Mundur Demi Redakan Konflik
Perdana Menteri (PM) Ukraina Mykola Azarov mengundurkan diri dari jabatannya sebagai upaya meredakan ketegangan di negeri yang tengah dilanda krisis yang berujung pada referendum tersebut.
“Saya telah mengambil keputusan pribadi untuk meminta Presiden Ukraina menerima pengunduran diri saya dari posisi PM,” kata Azarov dalam pernyataannya.
Dikatakan Azarov, dirinya berharap pengunduran dirinya ini akan menciptakan “peluang tambahan untuk adanya kompromi politik guna menyelesaikan konflik secara damai.”
PM Jepang Mundur karena Nuklir
Perdana Menteri (PM) Jepang Naoto Kan pada bulan Agustus 2011 lalu mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden partai berkuasa Partai Demokrat Jepang atau Democratic Party of Japan (DPJ). Pengunduran diri itu pun otomatis membuatnya harus mundur sebagai perdana menteri.
“Saya mengundurkan diri sebagai presiden (partai) efektif mulai hari ini,” kata Kan dalam pernyataannya.
Dengan pengunduran diri ini berakhir pula jabatan Kan sebagai PM Jepang. Kan merupakan PM Jepang ke-enam dalam lima tahun terakhir.
Beberapa bulan sebelumnya Kan gencar didesak untuk mundur terlebih setelah krisis nuklir di PLTN Fukushima akibat gempa bumi dan tsunami dahsyat pada 11 Maret 2011. Publik tidak puas dengan cara pemerintah Kan menangani krisis nuklir tersebut.
Pemilihan pemimpin partai DPJ yang baru dijadwalkan digelar pada Senin, 5 September mendatang. Presiden baru partai nantinya akan ditetapkan oleh parlemen sebagai PM Jepang.(ca)