Jakarta, LiputanIslam.com-Peneliti Hukum The Indonesian Institute Muhammad Aulia Y Guzasiah menilai revisi Undnag-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghambat agenda pemberantasan korupsi.
Ia berharap agar Presiden tidak diam dan segera bertindak tegas dalam melihat upaya-upaya untuk memangkas eksistensi KPK, salah satunya melalui revisi UU KPK.
“Saya kira, saat ini diam tidak lagi bermakna emas. Presiden sudah harus bertindak dan bersuara, juga sembari segera meninjau kembali nama-nama capim yang segera diserahkan ke DPR. Langkah ini perlu ditempuh dan harus, jika masih menginginkan selamatnya masa depan Indonesia dan agenda pemberantasan korupsi,” ujarnya di Jakarta, Kamis (5/9).
Menurutnya, dalam revisi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menempatkan KPK pada cabang eksekutif. Dan ini menyalahi ketentuan karena KPK merupakan lembaga negara independen yang kedudukannya tidak dapat digolongkan ke dalam trias politika klasik.
Dia pun mempertanyakan alasan DPR mengetuk dan menyetujui secara bulat untuk segera merevisi UU KPK dan menjadikannya RUU inisiatif yang pembahasannya dikebut sebelum menjelang masa jabatan DPR periode 2014-2019 habis pada 30 September mendatang.
Hal ini menimbulkan dugaan dan prasangka adanya permufakatan jahat yang akan dilakukan secara tersistematis.
Baca juga: Anggota DPR Harap 10 Nama Capim KPK yang Lolos Unggul 3 Hal
“Pasalnya di antara segala problematika masyarakat yang ada, seperti darurat penipuan dan penyalahgunaan data pribadi serta kian bertambahnya korban-korban pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, mengapa harus UU KPK yang mendapatkan suara bulat untuk segera dikebut pembahasan serta pengesahannya menjelang akhir September ini,” ujar dia.
Menanggapi hal tersebut, pihak KPK akan menyurati Presiden Joko Widodo soal rapat paripurna DPR yang menyetujui usulan revisi UU KPK.
“Mungkin sikap kami akan mencoba berkirim surat pada Presiden. Ya secepatnya besok pagi karena kami perlu mempersiapkan dan kalau saya bicara ini kan surat itu harus dilihat pimpinan yang ada. Jadi, pasti besok pagi baru bisa dikirim,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/9).
Selain itu, kata dia, dalam surat kepada Presiden itu juga akan dimasukkan mengenai permasalahan calon pimpinan (capim) KPK. Ia berharap Presiden dapat membahas terlebih dahulu dengan para akademisi maupun para ahli dari perguruan tinggi terkait revisi UU KPK tersebut.
Presiden Joko Widodo dinilai menjadi sosok “kunci” dalam menentukan masa depan KPK selepas bergulirnya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang dianggap justru akan melemahkan KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia. (Ay/Antara/Kompas)