Jakarta, LiputanIslam.com— Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan II akan dijalankan secara efektif pada 1 Januari 2020. Kenaikan ini tinggal menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres).
“Yang kelas I dan kelas II, 1 Januari 2020 jadi Rp160.000 dan Rp110.000, sehingga kita bisa sosialisasi untuk masyarakat,” kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Jakarta, Senin (2/9).
Baca: Kenaikan Iuran BPJS Masih Belum Final
Mardiasmo menilai, kenaikan iuran BPJS Kesehatan bisa menutup defisit yang selalu terjadi dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, iuran BPJS untuk kelas I dan II dinaikkan.
“Tidak cukup menaikkan iuran PBI saja. Kelas I dan II juga harus dinaikkan. Yang kaya, bantu miskin. Yang sehat, bantu sakit. Itu kan untuk sosial. Kalau dihitung-hitung 2020 sudah tidak terlalu besar defisit,” ujarnya.
Sementara itu, Komisi IX dan Komisi XI DPR menolak kenaikan iuran BPJS untuk kelas III. Menurut DPR, pemerintah harus mencari cara lain untuk menambal defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) kesehatan.
“Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI menolak rencana Pemerintah untuk menaikkan premi JKN untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III, sampai Pemerintah menyelesaikan data cleansing serta mendesak Pemerintah untuk mencari cara lain dalam menanggulangi defisit,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Soepriyatno.
Selain itu, DPR mendesak pemerintah agar segera mengatasi defisit dan memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial sebagai basis penerima bantuan iuran. (cnbcindonesia/merdeka)