Manama, LiputanIslam.com – Sebanyak 17 lembaga peduli hak asasi manusia (HAM) merilis deklarasi bersama mengecam ekstradisi wakil Ayatullah Ali al-Sistani, Syekh Hussain Najati, dari Bahrain serta menyebut tindakan pemerintah Bahrain itu sebagai pelanggaran secara terbuka terhadap kebebasan beragama, hukum internasional dan undang-undang Bahrain sendiri.
Mengutip laporan portal berita al-Manar, FNA Senin (29/4/2014) menyebutkan bahwa belasan lembaga HAM itu juga meminta kepada masyarakat internasional supaya berusaha sesegera mungkin menghentikan kezaliman bermotif mazhab serta pelanggaran kebebasan beragama, hukum internasional dan undang-undang dalam negeri Bahrain tersbeut.
Selain ditandatangani oleh beberapa lembaga pengawas HAM Bahrain, deklarasi itu juga diteken oleh lembaga-lembaga peduli HAM Arab dan Barat. Mereka menyebut keputusan ekstradisi oleh pemerintah Bahrain itu sebagai ancaman bagi persatuan nasional Bahrain serta pendahuluan untuk pengambilan keputusan yang sama terhadap tiga warga Bahrain lainnya yang juga telah dicabut kewarganegaraannya.
Deklarasi itu menegaskan, “Dengan tindakan ini pemerintah Manama telah mengubah Bahrain menjadi negara yang penguasanya tak segan-segan melakukan diskriminasi ras secara masif dan pelanggaran kebebasan beragama, termasuk dengan cara membongkar masjid-masjid dan membubarkan Dewan Islam Syiah.”
Deklarasi itu menambahkan, “Masyarakat peduli HAM internasional sudah mengecam berbagai pelanggaran pemerintah Bahrain tersebut, namun para pejajabat negara ini tidak meminta maaf atau menghukum para pejabat politik dan keamanan yang bersalah dalam kasus ini.”
Belasan lembaga peduli HAM itu menuntut rezim al-Khalifah berhenti menebar pelanggaran HAM di Bahrain demi ambisi politik dan balas dendam, mematuhi rekomendasi komisi independen pimpinan Mahmooud Sharif al-Basuni, dan mengembalikan Syekh Hussain Najati ke Bahrain yang merupakan negaranya sendiri.
Najati merupakan satu antara 31 warga Bahrain yang dicabut kewarganegaraannya pada November 2012 atas tuduhan mengganggu keamanan negara. Sejak Maret 2011, Bahrain dilanda gelombang unjuk rasa pro demokrasi dan menuntut pembubaran rezim monarki al-Khalifa. (mm/fna/ahram)