LiputanIslam.com-Negara kepulauan di dunia saat ini tengah menghadapi ancaman nyata dan serius akibat perubahan iklim. Ancaman itu, adalah kenaikan permukaan air laut, abrasi pantai yang tak terkendali, terumbu karang yang mengalami kematian, dan penduduk pesisir yang terpaksa dipindahkan ke tempat baru. Ancaman tersebut, dialami semua negara kepulauan di seluruh dunia tanpa ada perbedaan.
Perubahan iklim sudah menyebabkan gleiser dan es di kutub-kutub bumi mencair dan mengakibatkan permukaan laut naik hingga masuk ke wilayah pesisir atau daratan. Di Indonesia, pemanasan global ini salah satunya berdampak pada tenggelamnya 2 dukuh (wilayah bagian dari sebuah desa) di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, karena banjir rob.
Dampak perubahan iklim, juga diketahui bisa memicu tenggelamnya sekitar 2000 pulau kecil di Tanah Air pada 2030. Analisa itu dipublikasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan PBB pada 2009. Akibat perubahan iklim juga, dampak negatif menimpa terumbu karang di sejumlah kawasan, termasuk di kawasan Pasifik Barat.
Kemudian, kenaikan suhu air laut hingga 4 derajat yang diakibatkan pemanasan global, juga akan menyebabkan sekitar 89 persen terumbu karang di wilayah Pasifik Barat dan sekitarnya mati. Tak hanya itu, dampak negatif dari pemanasan global juga mengakibatkan turunnya pemasukan di sektor pariwisata maupun perikanan.
Baca juga: Kurangi Perubahan Iklim dengan Energi Surya Atap
Untuk itu, perlu tindakan nyata secepatnya dari seluruh negara kepulauan di dunia untuk segera mengatasi dampak perubahan iklim.
Pertemuan menteri negara kepulauan (Archipelagic and Island States/AIS) yang sudah digelar pada November tahun lalu telah menghasilkan komitmen bersama untuk bersatu melawan dampak perubahan iklim. Negara yang tergabung dalam AIS, terdiri dari Indonesia, Singapura, Palau, Maurutius, Saint dan Nevis, Selandia Baru, dan Inggris.
AIS adalah wadah untuk bertukar ilmu pengetahuan dan kerja sama teknis antar negara kepulauan. Melalui komitmen bersama seperti itu, permasalahan berat diyakini bisa diatasi secara bersama.
Forum AIS diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia sebagai bentuk implementasi komitmen untuk menangani dampak perubahan iklim.
kerja sama yang bisa dilakukan antara lain adalah dengan mengajak masyarakat melalui organisasi kepemudaan ataupun perusahaan perintis (start up) yang berfokus dalam pengembangan masalah kemaritiman. Lebih khusus lagi, mereka yang mau bekerja sama untuk isu kelautan, pariwisata, dan sekaligus lingkungan.
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Maritim Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, persoalan yang ada di negara kepulauan harus bisa dilakukan dipetakan secara bersama dan dicarikan solusinya untuk kepentingan bersama. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas kepada setiap negara kepulauan, terutama pada masyarakat yang menjadi stakeholder utama di masing-masing negara.
Salah satu yang bisa dilakukan oleh negara kepulauan untuk mengurangi dampak perubahan iklim adalah dengan menanam mangrove, menanam padang lamun, dan sebagainya. Kawasan mangrove terbukti lebih kuat menyerap karbon dibandingkan hutan tropis di daratan.
Sebagai salah satu negara kepulauan, Indonesia juga telah berkomitmen untuk memulai Blue Forest Project untuk menghitung potensi karbon di wilayah pesisir dan laut. Proyek itu akan mengkaji ekosistem hutan bakau dan padang lamun, meliputi enam proyek di 100.000 hektare. Total dananya mencapai 500.000 USD.
Selain Indonesia, Inggris juga sudah melaksanakan beberapa komitmennya untuk menjawab isu perubahan iklim sebagaimana Kesepakatan Paris. Misalnya komitmen mendukung sebesar 250 juta pound selama empat tahun ke depan untuk kegiatan yang fokus pada konservasi lingkungan kelautan di perairan internasional. (Ay/Mongabay)