LiputanIslam.com-Ketua PA 212, Haikal Hassan menjelaskan rumusan NKRI syariah yang tertuang dalam Ijtima Ulama IV hanya istilah, Pancasila dan UUD 1945 tetap sebagai dasar negara yang sah.
“Itu cuma istilah. Jangan jadi mentang-mentang NKRI bersyariah terus Pancasila hilang gitu, ya enggak. UUD 45 ilang? Ya enggaklah,” kata Haikal usai menghadiri acara silaturahim dan dialog tokoh bangsa tentang Pancasila di Jakarta, Senin (12/8).
Butir 3.6 dalam Ijtima Ulama IV berisi kalimat “Mewujudkan NKRI yang syariah dengan prinsip ayat suci di atas ayat konstitusi”.
Baca juga: Jubir PA 212 Sebut Akan Gelar Aksi Rabu Besok
Ketika ditanya apakah istilah NKRI bersyariah bertentangan dengan Pancasila, dengan tegas ia menjawab tidak.
Menurut Haikal, arti NKRI syariah yang dimaksudkan adalah tetap taat pada Allah SWT dengan tetap menjadi bangsa Indonesia. NKRI bersyariah tetap taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
Sebelumnya, Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), KH Sholahudin Wahid atau Gus Solah mengatakan tidak perlu ada istilah NKRI bersyariah karena syariat Islam tetap jalan di Indonesia.
“Syariat Islam jalan kok di Indonesia tanpa rumusan NKRI bersyariah. Tanpa istilah syariah, syariat Islam jalan jadi tidak perlu ada istilah itu,” kata Gus Solah.
Sebelumnya pun, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan bahwa pemerintah menolak NKRI bersyariah.
“Begini, negara kita ini kan bukan negara Islam. Negara kita ini negara… sudah jelas ideologinya, ideologi lain nggak bisa dikembangkan di sini. Sepanjang itu berlawanan dengan ideologi Pancasila, ya harus dilawan,” kata Moeldoko saat dimintai tanggapan di Istana Negara, Selasa (6/8/2019).
Moeldoko juga menekankan Indonesia bukan negara berdasarkan Ijtimak Ulama. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. (Ay/Antara/Detik)