Jakarta, LiputanIslam.com — Pemerintah telah mencairkan tunggakan dana tunjangan guru di daerah-daerah. Pemerintah daerah yang mengelola dana itu diminta segera menyalurkannya kepada guru yang berhak.
“Jika tidak, kami tidak segan-segan melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh, Jumat (25/4).
Nuh menjelaskan tunggakan dana tunjangan guru telah dicairkan ke kas masing-masing daerah bersamaan dengan pencairan tunjangan guru untuk kuartal pertama tahun 2014. Namun, kata dia, pemerintah hanya membayar sebagian dana tertunggak karena 355 kabupaten dan kota saat ini memiliki sisa kas di daerahnya masing-masing.
“Yang kurang bayar hanya untuk 122 kabupaten dan kota,” katanya.
Hingga saat ini, terdapat sekitar 826 ribu guru yang layak menerima tunjangan. Mereka adalah kelompok guru yang terdaftar di rombongan belajar, sudah memperbaharui data, memiliki jam mengajar sebanyak 24 jam dalam sepekan dan mengajar secara linier sesuai dengan sertifikatnya mata pelajarannya masing-masing.
“Ada sebagian sertifikat yang belum bisa diterbitkan lantaran masih harus diverifikasi,” kata Nuh.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan siap mencairkan dana tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah mulai 9 – 16 April 2014. Tunjangan guru itu tersendat sejak 2010 sampai 2013.
“Kabupaten dan kota hari ini mulai mengurus SK Tunjangan Profesi. SKTP sudah dikirimkan melalui format pdf pada 5 April 2014,” kata Mendikbud di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senin (7/4).
Nuh mengatakan pemerintah mengalokasikan pembayaran tunjangan profesi guru sebesar Rp 6 triliun untuk kekurangan bayar sejak 2010 hingga 2013. Namun, dari jumlah alokasi dana tunjangan Rp 6 triliun itu, kata dia, menurut hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menunjukkan jumlah kebutuhan tunjangan profesi guru PNS daerah yang belum dibayarkan hanya Rp 4 triliun.(ca/tempo.co)