Baghdad, LiputanIslam. Com— Presiden Irak, Barham Salih, menegaskan tidak akan memberi izin kepada Amerika Serikat menggunakan pangkalannya di wilayah Irak untuk menyerang Iran.
“Kami tidak ingin wilayah kami menjadi pos pementasan untuk setiap tindakan bermusuhan terhadap tetangga kami, termasuk Iran. Ini jelas bukan bagian dari perjanjian antara pemerintah Irak dan Amerika Serikat,” kata Salih kepada penyiar CNN dalam sebuah wawancara. .
Dalam sebuah wawancara dengan CBS pada bulan Februari, Presiden AS Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat menjaga kehadiran militernya di Irak untuk dapat “mengawasi Iran.”
Menyusul pernyataan itu, Wakil Ketua Pertama Parlemen Irak, Hassan Kaabi, mengatakan bahwa badan legislatif bermaksud untuk menyusun undang-undang tentang penghentian perjanjian keamanan dengan Amerika Serikat, yang akan mengarah pada penarikan semua pasukan asing dari negara tersebut. Salih juga mencatat bahwa Washington tidak meminta izin dari Baghdad untuk mengerahkan pasukan AS ke negara itu untuk “mengawasi” Teheran.
Baca: Teroris Bersenjata Beraksi di Balochistan, Dua Polisi Dilaporkan Terluka
AS awalnya mengirim puluhan ribu tentara ke Irak pada awal tahun 2000-an sebagai bagian dari intervensi militer yang dipimpin AS. Personel militer AS ditarik kembali dari Irak pada tahun 2011 berdasarkan perjanjian dengan Baghdad, namun, tiga tahun kemudian, pasukan AS dikerahkan ke negara itu sekali lagi, kali ini, untuk membantu pasukan Irak melawan kelompok teroris ISIS. Pada 2018, Amerika Serikat dilaporkan memiliki sekitar 5.000 tentara yang ditempatkan di Irak. (Fd/Sputnik)