Jakarta, LiputanIslam.com— Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Kamis (13/6) meminta Menteri Kominfo Rudiantara untuk memblokir iklan rokok di internet. Kemenkes memakai landasan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 113 tentang pengamanan zat adiktif.
Menanggapi hal ini, Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) menilai Kemenkes tidak paham peraturan iklan rokok. Iklan rokok di media teknologi informasi telah diatur dalam PP 109 tahun 2012 pasa 27 hingga 40.
Baca: Seberapa Parahkah Belanja Rokok Masyarakat Indonesia?
“Bu Nila Moeloek seharusnya terlebih dahulu meninjau PP 109 Tahun 2012, sebab disana terdapat aturan main yang detail mengenai iklan atau promosi rokok,” kata Koordinator KNPK, Azami Mohammad, Selasa (18/6).
Azmi menganggap Kemenkes terlalu eksesif dengan melarang iklan rokok di internet. Hal tersebut dinilai dapat menimbulkan kegaduhan di iklim industri rokok di Indonesia.
“Kan gak semuanya iklan rokok di internet melanggar aturan, masa main larang dan blokir, ini kan jadi tidak sesuai dengan spirit revolusi industri 4.0,” ujarnya.
Dia menyampaikan, aturan yang ada mengenai iklan atau promosi rokok sudah cukup ketat. Dia mengaku pihaknya juga telah mendukung penegakan aturan yang sudah ada.
“Kami mendukung kebijakan pemerintah mengenai Industri Hasil Tembakau (IHT) yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ucapnya. (sh/kontan/suaranasional)