Jakarta, LiputanIslam.com — Ketua Komnas HAM Hafid Abbas menegaskan setiap warga negara Indonesia berhak melakukan apa pun untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya. Namun, upaya tersebut harus sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku.
“Jangan sampai mengganggu hak orang lain,” ujar Hafid ketika dihubungi media, Ahad (20/4).
Pernyataan Hafid ini menanggapi deklarasi Aliansi Nasional Anti-Syiah di Bandung, Jawa Barat, Ahad. Dalam deklarasi tersebut, Aliansi mengeluarkan ajakan untuk melarang ajaran Syiah di Indonesia.
Menurut Hafid, seharusnya terkait pelarangan dan pencabutan izin diserahkan kepada pemerintah dan lembaga penegak hukum. “Kalau memang tidak sesuai hukum, bukan mereka yang harus membubarkan. Mereka tidak berhak melarang ajaran Syiah atau membubarkan organisasi Syiah,” kata dia.
Hafid mengacu pada Pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945 terkait hak asasi dan anti-diskriminasi. “Belum ada undang-undang yang membatalkan atau melarang keberadaan Syiah, jadi seharusnya mereka tidak mengganggu hak orang lain,” kata Hafid.
Pasal 28C Ayat (2) menyebutkan “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”
Sebelumnya, sejumlah ulama mendeklarasikan Aliansi Nasional Anti-Syiah di Bandung, Jawa Barat, Ahad (20/4). Deklarasi di markas Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI) di Jalan Cijagra itu dihadiri lebih dari 500 orang
Deklarasi itu diawali orasi sederet ulama di dalam Masjid Al-Fajr milik Ketua FUUI Athian Ali M. Dai. Orasinya bertema tentang bahaya dan ancaman Syiah, rencana aksi, hingga mengarah ke calon presiden tertentu.
Pengurus MUI Pusat Ketua Bidang Hukum dan Perundangan, Mohammad Ma’ruf Baharun, juga hadir dalam aksi tersebut dan turut berorasi menentang ajaran Syiah di Indonesia. Ia bahkan menyerukan strategi untuk membendung ajaran Syiah, di antaranya pemakaian nama para sahabat Nabi Muhammad SAW secara massif bagi para bayi dan asrama santri.
Baharun juga mengatakan di semua partai politik kini ada orang Syiah yang bertujuan meraih kekuasaan. Dari informasi yang dihimpun media nasional Tempo dari sumber-sumber inteligen, acara ini digelar terkait lolosnya calon anggota DPR dari PDI Perjuangan, Jalaluddin Rakhmat, tokoh Syiah Indonesia, ke gedung DPR. Para peserta aksi khawatir bahwa capres Joko Widodo dari PDIP Perjuangan terpilih jadi presiden, Jalaluddin Rakhmat akan jadi Menteri Agama. Para penentang Syiah itu khawatir nantinya mereka bisa disebut penganut aliran sesat.(ca/irib indonesia)