Washington, LiputanIslam.com – Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengumumkan perpanjangan serangkaian pengecualian utama dalam penerapan sanksinya terhadap program nuklir sipil Iran, Jumat (3/5/2019), sehari sebelum batas waktu berakhir, sekaligus memutuskan untuk tidak memperpanjang dua pengecualian lain.
Rusia dan negara-negara Eropa diperkirakan akan menyambut baik keputusan terbaru AS itu, karena mereka menyayangkan keluarnya Washington secara sepihak dari kesepakatan nuklir yang diteken Iran dan sejumlah negara terkemuka dunia pada 2015 yang bertujuan mendapatkan komitmen Iran di bidang energi nuklir secara damai dan untuk kepentingan sipil.
Presiden AS Donald Trump pada November 2018 memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran setelah dia mengumumkan keluarnya Washington dari perjanjian nuklir Iran.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyatakan bahwa dua pengecualian yang belum diperpanjang itu berkaitan dengan transfer uranium yang telah diperkaya dari Iran ke luar negeri dengan imbalan Iran bisa mendapatkan uranium dan mengangkut air berat ke luar negeri.
Pompeo juga menyebut keputusan itu sebagai langkah tambahan “untuk membongkar program nuklir Iran” manakala AS meningkatkan upayanya untuk melancarkan “tekanan maksimal” terhadap Iran.
Pada 22 April lalu AS mengumumkan pihaknya akan menangguhkan pembebasan dan pengecualian yang diberikannya kepada beberapa negara dari sanksi AS terhadap Iran, sementara Arab Saudi dan UEA menyanggupi akan memberikan kompensasi kepada pasar.
Gedung Putih menyebutkan bahwa negara-negara yang saat ini dibebaskan itu akan menghadapi sanksi AS jika mereka terus mengimpor minyak Iran. Ini berarti bahwa penangguhan pengecualian itu meliputi delapan negara yang dibebaskan dari sanksi terhadap Iran dalam keputusan temporal, yaitu Turki, Cina, India, Italia, Yunani, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan. (mm/raialyoum)