LiputanIslam.com – Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, mempertanyakan alasan pemindahan ibu kota yang kembali diwacanakan oleh pemerintah. Pasalnya, ibu kota akan dipindah ke luar pulau Jawa, seperti yang telah disebutkan oleh presiden dalam rapat Senin (29/4) lalu. Lalu apa alasannya?
Meskipun pemerintah terus berganti, persoalan yang ada di ibu kota Jakarta belum terselesaikan juga, mulai dari banjir, macet, hingga urbanisasi. Apakah pemerintah sudah mulai frustasi dan ingin memindahkan ibu kota saja?
“Apakah ini merupakan (tanda) bahwa pemerintah pusat sudah frustasi dalam mengatasi persoalan di Jakarta? Beban Jakarta sudah berlebih nih, yuk pindah. Ini kan salah satu bentuk frustasi atas penataan kota yang enggak beres-beres,” ucap Nirwono seperti yang dilansir Kompas pada Selasa (30/4).
Nirwono pun menambahkan bahwa pemindahan ibu kota tidak akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Seharusnya ada penanganan serius dan masif untuk menyelesaikan persoalan Jakarta.
Saat rapat pemindahan ibu kota, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah mengajukan proposal proyek infrastruktur senilai Rp 571 Triliun untuk pembangunan jangka panjang sampai 2030 mendatang. Upaya ini sudah cukup baik untuk mengatasi sejumlah persoalan di ibu kota.
Selain itu, pemindahan ibu kota pun juga memerlukan dana tak sedikit. Menurut Bappenas, setidaknya butuh anggaran Rp 466 Triliun untuk membangun ibu kota baru. Dan hal ini tidak bisa mengandalkan pendapatan belanja negara (APBN) murni, sehingga harus bekerja sama dengan badan usaha dan swasta.
Menurut Menteri PUPR, kemampuan APBN untuk mendanai ibu kota baru hanya sekitar 50 persen saja atau Rp 250 Triliun dari total keseluruhan.
Pemindahan ibu kota baru membutuhkan dana yang lebih besar karena harus membangun kantor baru untuk seluruh aparatul sipil negara beserta keluarganya, pembangunan infrastruktur untuk menunjang kegiatan sehari-hari, dan semacamnya. (Ayu/Kompas)