Washington, LiputanIslam.com— Dua sejoli Israel dan AS bersama-sama meningkatkan represi terhadap aktivis anti-penjajahan dalam bentuk restriksi perjalanan.
Belum lama ini, seorang aktivis Palestina dilarang masuk ke AS, dan seorang advokat organisasi kemanusiaan terkemuka Human Rights Watch (HRW) menjalani pengadilan pada Selasa kemarin di Israel dengan ancaman deportasi.
Pada minggu lalu, AS melarang masuk pendiri gerakan pro-Palestina Boycott, Divestment and Sanctions, Omar Barghouti. Meskipun alasan resmi yang diberikan pemerintah AS adalah “alasan imigrasi”, terdapat sejumlah bukti yang menunjukkan pelarangan itu adalah hukuman atas kegiatan advokasi Barghouti.
Gerakan Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) adalah gerakan kampanye pemboikotan terhadap produk-produk dari negara apartheid Israel.
Selain Barghouti, direktur organisasi perempuan anti-perang Codepink, Ariel Gold, juga pernah dideportasi pada tahun lalu dari Israel ketika ia mendarat di Bandara Ben Gurion.
“Saya ditolak masuk dan dideportasi dari Israel – meskipun saya orang Yahudi – semata-mata karena posisi politik saya dan kegiatan BDS saya yang damai untuk mendukung hak-hak Palestina,” demikian tutur Gold kepada media Mintpress News.
“Minggu lalu, pemerintah Trump bekerjasama dengan Israel dalam menghancurkan kebebasan berbicara dengan menolak masuk pendiri gerakan BDS, Omar Barghouti, ke wilayah AS. Sekarang Israel mendeportasi Omar Shakir, seorang peneliti HAM dari salah satu organisasi kemanusiaan paling kredibel di dunia – Human Rights Watch (HRW)– karena dia … menyerukan agar Israel mematuhi hukum internasional dan mengakhiri pelanggaran HAM. Ini memalukan!” tambahnya.
Selama 30 tahun menangani konflik Israel dan Palestina, tidak pernah ada satu pun pekerja HRW yang dideportasi, selain Shakir.
Organisasi ini dikecam Israel karena menyerukan perusahaan pariwisata Airbnb dan Bookings.com untuk mencabut daftar wisata turis di Tepi Barat yang diduduki Israel secara ilegal.
HRW juga mengungkap bahwa bisnis-bisnis di kawasan pemukiman ilegal ini memperburuk kebijakan pemerintah Israel yang telah “mengusir, mendiskriminasi, dan menyalahgunakan hak asasi manusia Palestina.” (ra/mintpress)