Manila, LiputanIslam.com–Hampir dua tahun berlalu sejak ISIS melakukan pengepungan dan penghancuran di kota Marawi, Filipina selatan, namun puluhan ribu penduduk yang terlantar masih belum bisa kembali ke rumah dan tempat usaha mereka. Alih-alih menyalahkan pemerintah Filipina atas lambatnya rekonstruksi, warga setempat melemparkan kesalahan kepada China. Pasalnya, dua konsorsium yang dipimpin oleh perusahaan-perusahaan China tidak juga memulai pekerjaan mereka.
Dua konsorsium yang dipimpin BUMN China, yaitu Bagong Marawi Consortium (BMC) dan Power Construction Corporation of China Ltd, telah mendapat kecaman dari warga atas keterlambatan pembangunan kembali pemukiman mereka. Kedua konsorsium tersebut tampaknya telah menarik diri dari tender proyek rekonstruksi karena tidak ada kesepakatan mengenai syarat dan ketentuan kontrak setelah berbulan-bulan melalui negosiasi yang panjang dengan Satuan Tugas Bangon Marawi (TFBM), badan pemerintah yang menjadi koordinator rekonstruksi.
Departemen Keuangan Filipina memperkirakan dana yang dibutuhkan untuk proyek ini sebesar 72,2 miliar peso (US $ 1,4 miliar). Negosiasi macet dengan BMC karena gagal membuktikan kapasitas hukum, teknis dan keuangannya, demikian informasi yang dilansir Asia Times.
Negosiasi dengan PowerChina terhenti setelah TFBM dinasihati oleh lembaga pemerintah lainnya bahwa mereka akan berhadapan dengan hukum jika melakukan seluruh rekonstruksi Marawi hanya diberikan kepada satu pengembang.
Pada 17 Oktober 2017, Presiden Rodrigo Duterte, dalam kunjungannya yang ke tujuh ke Marawi, menyatakan kota itu telah “terbebaskan” dari pengepungan teroris ISIS dan hari itu adalah “awal rehabilitasi bagi rakyat.”
Sebanyak 360.000 orang terlantar akibat perang kota selama lima bulan antara ISIS dengan pasukan Filipina. Sekitar 70.000 pengungsi saat ini tinggal di lokasi evakuasi yang kotor, tempat penampungan transisi atau dengan kerabat, menunggu pemerintah membangun kembali rumah dan bangunan mereka yang rusak.
Sementara itu, Marawi, satu-satunya kawasan berpopulasi mayoritas Muslim di Filipina, mencakup 24 desa seluas 250 hektar, dipenuhi pemandangan bangunan-bangunan yang hancur. (ra/ATimes).