NewYork, LiputanIslam.com – Menanggapi keinginan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB mengadopsi resolusi yang menegaskan kembali kepemilikan Suriah atas wilayah itu , dan mengutuk pendudukan Israel atasnya.
Dalam pemungutan suara yang diadakan pada Jumat malam (22/3/2019), resolusi yang diajukan oleh Pakistan atas nama Organisasi Kerjasama Islam (OKI) itu didukung oleh oleh 26 negara melawan 16 negara yang menolaknya, termasuk Inggris, Ukraina, Jepang dan Australia, sementara lima negara anggota lainnya abstain.
Pemungutan suara diambil tanpa partisipasi Amerika Serikat (AS) karena negara arogan ini telah keluar dari Dewan HAM PBB tahun lalu dengan dalih lembaga ini bersikap “bias” terhadap Israel.
Resolusi itu diadopsi setelah Trump pada Kamis lalu di halaman Twitter-nya mencuit, “Setelah 52 tahun, tiba saatnya bagi AS untuk sepenuhnya mengakui kedaulatan Israel atas kawasan sengketa Dataran Tinggi Golan”, suatu pernyataan yang tidak mendapat sambutan baik dari negara manapun kecuali negara ilegal Zionis Israel sendiri.
Sejak perang Juni 1967, pasukan Zionis menduduki kawasan Dataran Tinggi Golan Suriah seluas sekitar 1.200 kilometer persegi, dan mencaploknya pada tahun 1981, sebuah tindakan yang tidak diakui oleh masyarakat internasional, sementara sekitar 510 kilometer persegi masih di bawah kedaulatan Suriah.
DataranTinggi Golan, yang sebelumnya merupakan bagian dari provinsi Quneitra di Suriah, di mata hukum internasional merupakan wilayah pendudukan, dan berlaku padanya Resolusi 242 Dewan Keamanan PBB tahun 1967 yang menetapkan bahwa Israel harus keluar darinya.
Pada Desember 1981, parlemen Israel mengadopsi undang-undang yang menetapkan kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, tapi Dewan Keamanan PBB menolaknya, sementara Majelis Umum PBB juga menegaskan ilegalitas pendudukan Dataran Tinggi Golan serta menyerukan pengembaliannya kepada Suriah. (mm/raialyoum)