New York, LiputanIslam.com–PBB lagi-lagi menunda perilisan data-data sejumlah perusahaan yang terikat bisnis dengan pemukiman Israel di kawasan pendudukan Tepi Barat. Langkah ini membuat marah para aktivis yang telah menuntut publikasi sejak 3 tahun ke belakang.
Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Michelle Bachelet, menyampaikan keputusan ini lewat surat kepada Dewan HAM pada hari Selasa (5/3). Ia menulis, harus dilakukan pekerjaan lebih lanjut sebelum merilis data-data tersebut karena “kompleksitas hukum, metodologis, dan faktualnya.”
Komisaris Tinggi PBB sebelum Bachelet, Zeid Ra’ad al-Hussein, juga menunda publikasi sebelum ia mengundurkan diri pada Agustus lalu.
Akibat keputusan ini, para aktivis dari berbagai organisasi menyatakan kemarahan.
“Keberanian rezim Israel dalam melakukan ekspansi pemukiman ilegal adalah alasan nyata mengapa data-data ini… perlu dipublikasikan,” kata Bruno Stagno Ugarte, aktivis dari Human Rights Watch.
“Setiap penundaan itu [sama saja] membiarkan perusahaan-perusahaan itu melakukan pelanggaran HAM sistematis yang berasal dari pemukiman ilegal,” tambahnya.
Pada bulan lalu, CEO Kongres Yahudi Dunia (WJC) Robert Singer diketahui bertemu dengan Bachelet untuk mendesak pembatalan publikasi database.
Pejabat dan para pelobi pro-Israel menilai, perusahaan yang muncul dalam database itu dapat menjadi sasaran boikot dan akan meningkatkan tekanan pada rezim Tel Aviv. (ra/presstv)