Khartoum, LiputanIslam.com – Presiden Sudan Omar al-Bashir mengumumkan keadaan darurat untuk seluruh wilayah negaranya, setelah lebih dari dua bulan terjadi gelombang unjuk rasa protes anti rezim.
Dalam pidato yang disiarkan di televisi negara dari istana kepresidenan dan di hadapan para pemimpin pemerintahan serta para petinggi partai yang berkuasa, Jumat (22/2/2019), al-Bashir menyatakan “membubarkan pemerintah di tingkat federal dan pemerintah negara bagian.”
Aksi unjuk rasa masyarakat bermula pada 19 Desember 2018 untuk memprotes kenaikan harga tiga kali lipat, dan dengan cepat berubah menjadi gelombang aksi protes anti-rezim al-Bashir yang sudah tiga dekade berkuasa. Sebagian aksi itu berubah menjadi bentrokan berdarah.
Sebelum al-Bashir berpidato, media Sudan mengutip pernyataan kepala badan keamanan dan intelijen Sudan, Salah Abdullah (Qosh), kepada sejumlah pimpinan surat kabar harian bahwa al-Bashir akan mengumumkan keadaan darurat yang akan membubarkan pemerintah pusat dan negara bagian, pencopotan semua kepala negara bagian, dan menghentikan pelaksanaan amandemen konstitusi sehingga memungkinkannya mencalonkan diri untuk masa jabatan baru.
Di pihak lain, Ikatan Profesional Sudan dalam sebuah pernyataannya di hari yang sama mengingatkan pemerintah agar tidak “mencoba menghindari tuntutan rakyat dan melangkahi mereka,” serta menekankan bahwa tindakan demikian hanya akan menyebabkan “peningkatan aksi damai revolusi di jalanan.” (mm/raialyoum)