Ramallah, LiputanIslam.com–Pemerintah Palestina (PA) menyatakan akan menolak seluruh bantuan dari AS, dengan alasan bantuan tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi legal terhadap pemerintah Ramallah.
PA telah “mengirim surat resmi kepada pemerintah AS untuk menghentikan semua bantuan kepada PA, termasuk bantuan untuk pelayanan keamanan Palestina,” kata diplomat Palestina, Saeb Erekat, pada Selasa (22/1).
Menurut Erekat, keputusan itu dibuat karena kekhawatiran atas Undang-Undang Klarifikasi Anti-Terorisme (ATCA) yang disetujui oleh Presiden Trump pada Oktober 2018, yang memungkinkan warga AS untuk menuntut entitas luar negeri yang menerima bantuan dari AS.
UU ini dikhawatirkan akan mendorong warga AS menuntut PA atas dugaan “serangan Palestina di masa lalu,” menurut laporan dari AFP.
Pemerintah AS pernah menyalahkan warga Palestina atas “kekerasan politik” yang menargetkan kepentingan Amerika di dalam dan di luar wilayah pendudukan. Sementara itu, Washington terus menyalurkan bantuan militer sekitar $3 miliar pertahun ke Israel yang melakukan serangan mematikan terhadap Palestina.
Perdana Menteri PA, Rami Hamdallah, menulis surat kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada tanggal 26 Desember 2018, bahwa “per tanggal 31 Januari 2019, PA sepenuhnya menolak dan tidak lagi menerima segala bentuk bantuan yang direkomendasikan oleh ATCA.”
Bantuan AS tersebut berjumlah $50 juta pertahun untuk layanan keamanan Palestina, termasuk bantuan untuk koordinasi keamanan dengan rezim Israel. Israel mengklaim bahwa koordinasi tersebut “penting” untuk menjaga ketenangan di kawasan pendudukan Tepi Barat. (ra/presstv)