Teheran, LiputanIslam.com – Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menyatakan negaranya akan berusaha menghadang draf resolusi yang diusulkan oleh Amerika Serikat (AS) kepada Majelis Umum PBB untuk mengecam Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas).
Sebagaimana dirilis laman Kementerian Luar Negeri Iran, Zarif, Senin (3/12) mengatakan, “Sebagaimana AS telah memindah kedutaan besarnya (untuk Israel dari Tel Aviv ke al-Quds/Yerussalem) setelah mendapat dukungan dari sejumlah negara sembari melanggar resolusi-resolusi PBB, dengan cara yang sama AS kini mengajukan draf anti-Palestina.”
Dia melanjutkan bahwa Iran bersama beberapa negara Islam lain akan menolak draf yang bertujuan menyudutkan Hamas itu, terutama terkait penembakan rudal dari Gaza ke Israel.
Jika draf ini disetujui maka akan menjadi resolusi pertama Majelis Umum PBB yang berisikan kecaman terhadap Hamas.
Juru bicara Majelis Umum PBB Monica Grayley menyatakan bahwa draf anti Hamas akan divoting dalam rapat yang akan diselenggarakan pada Kamis sore (5/12) waktu New York, AS.
Sementara itu, Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, menyatakan pihaknya akan mempelajari pengaduan yang diajukan Palestina terkait dengan pelanggaran AS terhadap undang-undang internasional karena telah memindah kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke al-Quds (Yerussalem).
Mahkamah Internasional telah meminta kepada Palestina penjelasan tertulis tentang ini paling lambat 15 Mei 2019 dan kepada AS paling lambat 15 November 2019.
Pada 6 Desember 2017 Presiden AS Donald Trump mengumumkan pengakuannya atas al-Quds sebagai ibu kota Israel, dan setelah itu dia memindah kedutaan besar AS ke al-Quds.
Pada 29 September lalu Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Maliki menyatakan pihaknya telah mengajukan pengaduan anti AS kepada Mahkamah Internasional terkait dengan pemindahan kedubes AS tersebut.
Penasehat Keamanan Nasional AS John Bolton pada Oktober lalu menyatakan negaranya keluar dari Protokol Wina untuk penyelesaian sengketa dengan maksud mencegah Palestina mengajukan pengaduan anti AS kepada Mahkamah Internasional.
Riyad Maliki menyatakan bahwa keluarnya AS dari Protokol Wina yang ditambahkan pada Konvensi Jenewa untuk hubungan diplomatik itu “tidak akan menghalangi AS dari permasalah hukum.” (mm/alquds/alalam)