Jakarta, Liputanislam.com– Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mengecam Pemerintah Arab Saudi yang melakukan hukuman mati terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Tuti Tursilwati. Sebab, hukuman mati tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia.
“Tadi memang kita sempat diskusikan soal hukuman mati itu dan kami memang pertama-pertama prihatin, menyesalkan dengan hukuman mati, eksekusi tanpa pemberitahuan,” ucap Haedar usai bertemu Kiai Said di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, pada Rabu (31/10) malam.
Haedar menyayangkan hukuman mati TKI tersebut, dan berharap itu yang terakhir. “Dan saya yakin Pemerintah Arab yang sama-sama masuk dalam OKI dan Dunia Islam tentu perlu memahami betul dan menjadikan apresiasi dan keprihatinan ini sebagai hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan tidak terjadi lagi,” ucapnya.
Hal senada juga disampaikan Kiai Said. Menurutnya, PBNU sudah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk menyikapi kasus hukuman mati TKI tersebut. “Kami tadi sudah menyampaikan surat kepada presiden tembusannya kepada Menteri Tenaga Kerja dan Kemenlu. Kita dikagetkan dengan ekseskusi hukuman mati terhadap TKI yang namanya Tuti Tursilwati dari Majalengka,” ujarnya.
Menurutnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga sudah menyampaikan prores keras kepada Pemerintah Arab Saudi karena hukuman pancung itu sudah melanggar HAM Internasional. Kiai Said juga mengingatkan pemerintah Indonesia agar serius menangani kasus ini. Sebab, masih ada 13 TKI lagi yang terancam hukuman mati di Arab Saudi.
“Dan masih ada lagi 13 yang terancam akan dieksekusi hukuman mati di Saudi,” katanya. (ar/republika).