AlQuds, LiputanIslam.com – Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel Gadi Eizenkot mengingatkan kepada para menteri negara ilegal Zionis ini mengenai “eskalasi resiko pecahnya aksi kekerasan di Tepi Barat” akibat berbagai keputusan dan tindakan Amerika Serikat (AS) terkait dengan perkara Palestina.
Channel 2 TV Israel Kamis malam (20/9/2018) dalam sebuah rapat kabinet keamanan dan politik Israel menyatakan, “Kemungkinan meledaknya situasi di Tepi Barat berada di kisaran 60-80%.”
Dia menyebutkan, “Jika terjadi aksi kekerasan maka akan lebih besar daripada apa yang terjadi di Gaza di tengah kebutuhan kepada pengerahan pasukan dalam jumlah besar di Tepi Barat, dan manakala terjadi perselisihan mengenai bentuk pergesekan dengan warga Palestina di sana.”
Eizenkot menjelaskan bahwa perkiraannya itu “berdasarkan problematika yang ada dewasa ini, terutama antara Presiden AS Donald Trump dan para pemimpin Palestina serta tindakan-tindakan diplomatik, keuangan, dan politik yang diambil AS belakangan ini.”
Dia mengingatkan bahwa pada pekan mendatang bisa jadi ketegangan akan meningkat signifikan bersamaan dengan pidato Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Majelis Umum PBB di New York, AS, yang diduga kuat akan menyerang AS dan Israel dan kemudian berdampak pada bentrokan di Tepi Barat.
Eizenkot kemudian juga menekankan keharusan konsentrasi pada front utara (perbatasan Lebanon dan Suriah), karena tidak tertutup kemungkinan “Israel mengalami konfrontasi di tiga front Suriah dan Lebanon, Tepi Barat, dan demikian pula Gaza.”
Pemerintah AS belakangan ini terus merilis keputusan-keputusan yang mengabaikan hak bangsa Palestina karena menyentuh perkara-perkara primer, termasuk al-Quds dan pengungsi Palestina.
Tindakan AS itu antara lain pengakuan Trump atas Al-Quds (Baitul Maqdis/Yerussalem) sebagai ibu kota Israel, pemindahan Kedubes AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Al-Quds, upaya mengakhiri misi Badan Bantuan dan Pembangunan PBB (UNRWA), pengubahan status para pengungsi Palestina demi mengurangi jumlah mereka dari 5 juta jiwa menjadi hanya puluhan ribu saja, dan penghentian dukungan dananya secara total kepada URWA.
Selain itu, pemerintah AS juga telah menutup kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington sebagai langkah upaya terakhir untuk memaksakan prakarsa damai Trump yang dinama Deal of The Century kepada para pemimpin Palestina. (mm/raialyoum)